P.SIDIMPUAN (Waspada) : BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mendorong sekaligus meminta seluruh petugas badan ad hock penyelengggara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 untuk jadi peserta program BPJamsostek.
“Pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, tercatat 44 petugas penyelenggaran Pemilu yang meninggal dunia dan ahli warisnya mendapat santunan dari BPJamsostek. Untuk itu BPJamsostek berharap petugas badan Ad Hock Penyelenggara Pemilukada 2024 dilindungi Jamsostek,” kata Kepala Kantor BPJamsostek Cabang Padangsidimpuan Eris Aprianto, Rabu (24/4).
Dijelaskan, setiap pekerjaan pasti memiliki risiko dan kematian itu tidak bisa diprediksi sehingga perlu dipersiapkan jaminan perlindungan sosial bagi masa depan pekerja dan keluarganya sendiri. “Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana perlindungan itu ada, apabila kita tidak mampu bekerja dikarenakan mengalami resiko akibat kerja,” tuturnya.
Pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu baik di Jajaran KPU maupun Bawaslu, ucap Eris, juga telah ditegaskan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menyerahkan santunan beberapa waktu lalu kepada keluarga penyelenggara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.
“Salah satu ahli waris dari 44 orang petugas penyelenggara pemilu Legislatif dan Pilpres 2024 yang meninggal dunia mendapat santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan manfaat beasiswa untuk kedua anak almarhum sejak TK hingga perguruan tinggi sebesar Rp254 juta,” ungkapnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan press conference di di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, ujar Eris Aprianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh stakeholders antara lain DPR RI, Kemenko PMK, Kemenkeu, KSP, Kemendagri, Kemnaker, KPU dan Bawaslu serta Pemerintah Daerah yang telah memberikan arahan dan kebijakan untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu terlindungi program BPJamsostek.
Eris mengungkapkan bahwa saat penyerahan santunan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa terdaftarnya petugas pemilu ke dalam BPJamsostek menjadi sebuah keharusan dikarenakan kemungkinan risiko yang besar terjadi selama melaksanakan tugas, sehingga pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas.
Terlindunginya petugas Ad Hoc pemilu ke dalam BPJamsostek, ujar Menko PMK sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jamsostek. Untuk itu Muhadjir Effendy menghimbau agar Inpres tersebut menjadi perhatian khusus terutama bagi penyelenggara Pemilukada serentak 2024.
Senada dengan Menko PMK, Deputi Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan, Kantor Staf Presiden memberikan dukungan terhadap beberapa isu utama prioritas yang memang dikendalikan di Kemenko PMK, yaitu optimalisasi jaminan sosial kesehatan dan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
BPJamsostek Cabang Padangsidimpuan, kata Eris turut berupaya agar seluruh penyelenggara pemilu termasuk petugas Ad Hock terdaftar sebagai peserta program BPJamsostek, termasuk membangun komunikasi agar petugas badan Ad Hock Pemilukada di wilayah kerja BPJamsostek Padangsidimpuan dilindungi Jamsostek.
“Apakah yang harus kita berikan kepada keluarga kita yang sangat membutuhkan bantuan sebagai tulang punggung keluarga. Apa yang terjadi pada para petugas merupakan ketidak inginan kita semua. Namun mereka yang telah gugur pada tugas-tugas telah bertanggung jawab penuh kepada anggota keluarga untuk memastikan keluarga yang ditinggal dapat melangsungkan hidup melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Eris.
Menurutnya, petugas atau penyelenggara Pemilukada serentak tahun 2024 juga harus dikawal dengan perlindungan sosial, demi memastikan seluruh personil pelaksana pemilu dapat dengan tenang dalam melaksanakan tugasnya.
“Kami dari Wilayah Operasional BPJamsostek Padangsidimpuan yang meliputi wilayah Tabagsel, Tabagteng dan Nias mengingatkan seluruh lapisan masyarakat yang masih aktif bekerja dari berbagai profesi untuk menyertakan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan.Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya,” Tutup Eris.(a39).