MADINA (Waspada): Untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mandailing Natal melakukan sosialisasi penyusunan data dan informasi penyelenggaraan pekerjaan kontruksi dan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) di aula Ladang Sari Panyabungan, Rabu (15/11)
Kegiatan dibuka Asisten II Pemkab Madina diikuti asosiasi dan pengusaha jasa kontruksi. Selain itu, OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (lPPK), Pokja dan pejabat pengadaan juga dilibatkan sebagai peserta soaialisasi.
Kepala Dinas PUPR Madina Elpi Yanti Sari Harahap, ST mengatakan, kegiatan ini memang program Dinas PUPR demi menciptakan pengusaha jasa kontruksi yang mengerti aturan.
Dengan melibatkan unsur terkait seperti PPK, Pokja, san pejabat pengadaan, diharapkan akan sinkron ketika melaksanakan satu kegiatan proyek karena sudah paham aturan berlaku.
”Ini kan upaya kami dalam memberi pemahaman tentang aturan kepada teman teman pengusaha jasa kontruksi, PPK, Pokja dan pejabat pengadaan, sehingga ke depan persaingan usaha itu sehat dan taat aturan,” jelas Elpi Yanti Harahap.
Dalam acara sosialisasi itu, Dinas PUPR Madina menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga seperti Kanwil I KPPI Medan, Kabid Penegakan Hukum Kanwil Medan serta Kabid Kajian dan Advokasi.
Bupati Madina HM Jafar Sukhari melalui Asisten II saat pembukaan berlangsung mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk lebih memahami tentang bidang bina kontruksi ini.
“Dengan sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap para peserta nantinya mengerti tugas dan fungsinya di tengah-tengah pengusaha,” jelas Sukhairi.(irh)