ACEH UTARA (Waspada): Mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Utara, Ir Mawardi yang juga merupakan penggagas pembangunan Waduk Keureutoe menyebutkan, jalan satu-satunya yang harus segera dilakukan adalah menyelesaikan pembangunan Waduk Keureuto sesegera mungkin, karena waduk tersebut diyakini mampu mereduksi banjir hingga 36 juta kubik.
“Waduk Keureutoe harus segera diselesaikan hingga berfungsi. Salah satu fungsi waduk ini dibangun yaitu untuk mereduksi banjir. Daya tampung waduk ini adalah 212 juta kubik. Jika waduk ini telah fungsional maka mampu mereduksi banjir hingga 36 juta kubik,” sebut Ir Mawardi saat dikonfirmasi Waspada terkait penyebab banjir di Aceh utara, Sabtu (8/10) siang via telepon.
Setelah waduk tersebut berfungsi, maka hal penting lainnya yang harus segera dilakukan adalah menormalisasi tiga sungai yang bermuara ke Lhoksukon Ibukotanya Kabupaten Aceh Utara. Ke tiga sungai itu adalah Sungai Krueng Keureutoe, Sungai Krueng Peutoe dan Sungai Krueng Pirak. Jika proses normalisasi di tiga sungai tersebut tidak dilakukan, maka banjir yang melanda Aceh Utara selama ini sulit untuk direduksi, meskipun waduk Keureuto telah berfungsi.
“Hal yang paling penting dilakukan adalah segera selesaikan pembangunan Waduk Keureuto hingga fungsional. Lalu normalisasi tiga sungai yang sudah saya sebutkan tadi,” katanya.
Jika ada persoalan ganti rugi lahan di lokasi pembangunan Waduk Keureuto, sebut Mawardi, harus ada para pihak yang mampu memberikan pemahaman kepada pemilik atau penggarap lahan, agar ganti rugi dapat dipercepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh ada yang menghambat proses ganti rugi lahan untuk pembangunan waduk tersebut.
“Kalau ada aturan yang membolehkan ganti rugi lahan dengan harga sesuai keinginan penggarap atau pemilik, maka segera bayar, tapi kalau memang tidak ada aturan, maka pemilik atau penggarap lahan tersebut harus menerima dengan harga ganti rugi yang telah ada. Intinya, mereka penggarap atau pemilik lahan harus paham, bahwa proyek waduk Keureuto dibangun untuk masyarakat luas. Salah satu fungsinya agar dapat mereduksi banjir,” terang Mawardi.
Jangan gara-gara penggarap atau pemilik lahan yang tidak bersedia menerima harga ganti rugi lahan sesuai aturan yang ada, telah menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi yang harus diterima oleh separuh warga Aceh Utara lainnya.
“Contohnya ini, berapa banyak masyarakat yang harus menderita karena musibah banjir. Belum lagi kerugian harta benda. Dan ini mereka alami setiap tahun. Ini yang harus kita pikirkan dengan baik. Saya pikir banjir yang terjadi hari ini bisa membuka mata hati pemilik atau penggarap lahan di lokasi waduk,” sebutnya.
Kapala Bidang Sumber Daya Air dari Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar saat dikonfirmasi Waspada menyebutkan, Pemerintah Aceh bersama dengan Fakultas Teknik USK saat ini sedang melaukan kajian tentang penyabab banjir di Kabupaten Aceh Utara. Dan kajian tersebut diperkirakan selesai dalam waktu dekat. Hasil kajian itu nantinya, sebut Jafar akan melahirkan berbagai rekomendasi.
“Sebelumnya sudah ada kajian juga untuk persoalan banjir di Aceh Utara yaitu sepereti sudah ada desain untuk Krueng Keureuto yang mengarah ke muara, desain Krueng Peuto, dan sudah ada desain krueng Pirak yang dilakukan oleh pihak provinsi sebelumnya. Mungkin nanti akan lahir rekomendasi terbaru dari kajian yang dilakukan tim dari Fakultas Teknik Unsyiah apakah kajian yang dilakukan oleh pihak Provinsi Aceh sebelumnya layak untuk dilanjutkan atau ada tambahan-tambahannya. Kajian itu saat ini sudah mengarah ke final,” sebut Jafar.
Selain hal di atas, sebut Jafar, pembangunan Waduk Keureuto harus segera diselesaikan hingga fungsional, karena salah satu fungsi waduk tersebut dibangun yaitu untuk mereduksi banjir di Kabupaten Aceh Utara. “Kami yakin sekali, jika wadukini telah berfungsi maka mampu mereduksi banjir seperti yang disampaikan oleh Pak Mawardi,” katanya.
Menurut Jafar, persoalan lain yang menyebabkan terjadinya banjir di Aceh Utara adalah ada di Krueng Keureuto itu sendiri. Sedangkan di luar itu adalah Krueng Peutoe, Krueng Pirak, dan Krueng Pase.
Kemudian, sebut Jafar, kondisi hari ini yang menjadi masalah ada di daerah tutupan lahan. Dulu di Aceh Utara, jika pun terjadi hujan lebat, banjir tidak seketika masuk ke perkampungan warga karena masih ada daerah resapan. Dan lahan-lahan resapan sekarang ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan apakah itu perumahan dan perkebunan.
Di lokasi perkebunan dan perumahan itu memerlukan drainase yang langsung bermuara ke sungai. “Saat air hujan masuk ke drainase langsung terbuang ke sungai. Sementara penampang sungai yang ada di hilir tidak pernah dibenahi. Ukuran dan kapasitasnya masih sama. Karena itu saat debit air melebihi menyebabkan terjadi luapan hingga menyebakan terjadi banjir di permukiman warga,” katanya.
Penanganan-penanganan yang dilakukan selama ini baik yang dilakukan oleh Aceh Utara maupun Provinsi Aceh dilakukan bukan secara menyeluruh atau komprehensif tetapi dalam bentuk spot-spot di daerah yang terjadinya jebol. Setelah itu dutangani justeru mengamcam di daerah lain yang tebing sungainya lemah dan kritis sehingga kembali terjadi luapan seperti yang terjadi saat ini.
“Kalau penanganannya dilakukan menyeluruh walaupun banjirr tidak dapat dielakkan, tetapi diyakini dapat mengurangi dampak banjir, kalau terjadi banjir, genangan air tidak terlalu tinggi dan tidak lama bertahan di permikuman warga atau di lahan perkebunan dan pertanian,’ sebutnya.
Terakhir Jafar kepada Waspada setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ir Mawardi, untuk mereduksi banjir hal penting yang harus segera dilakukan adalah menyelesaikan pembanguan Waduk Keureuto hingga fungsional. Selain dapat menampung 212 juta kubik juga mampu mereduksi banjir hingga 36 juta kubik, dengan catatan semua alur sungai harus dinormalisasi secara menyeluruh. (b07)
Waspada/Ist
Salah satu tebing sungai yang lemah dan kritis setelah diterjang banjir di Gampong Kito, Kecamatan Samudera, Aceh Utara.