BIREUEN (Waspada): Anggota DPR RI Komisi V H Ruslan M Daud (HRD), menilai Pj Bupati Bireuen, Aulia Sofyan kurang peka dengan keadaan masyarakat Kabupaten Bireuen. Terutama, dalam menyambut hari sakral seperti meugang maupun Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini.
“Hari ini kita mendengar keluh kesah yang disampaikan para keuchik. Tidak cairnya dana desa untuk membayar gaji perangkat. Padahal di Aceh hari meugang itu merupakan hari sakral, apalagi merayakan idul Fitri,” ujar HRD kepada Waspada, pada acara Halal Bihalal, (Open House) di kediamannya, Meuligoe Residence, Kota Juang, Bireuen, Jumat (12/4).
Seharusnya, menurut HRD, persoalan itu dapat diatasi. Jauh-jauh hari sebelumnya, Pj Bupati Bireuen bisa memantau dan memanggil dinas terkait, untuk mencari tahu apakah anggaran dana desa bisa dicairkan atau tidak.
Bila tidak, persoalannya di mana, sehingga kepala daerah bisa mencari jalan keluarnya melalui musyawarah. Mana yang harus disegerakan terlebih dahulu, karena itu masalah teknis.
Begitu juga dengan Bank Aceh, sebut HRD, itu bank milik rakyat dan rakyat punya saham di situ. Bila perlu, kepala daerah bisa perintahkan pihak bank tersebut untuk membukanya walaupun sedang libur atau malam hari. Sebab, itu untuk kepentingan masyarakat.
“Tidak masalah. Panggil dinas dan buat suratnya, sehingga kebutuhan masyarakat tercaver. Hal itu sudah pernah kami lakukan, saat dulu saya memimpin Bireuen,” ungkap HRD.
Dijelaskannya, bila anggaran dana desa tersebut sudah dicairkan, maka perputaran ekonomi di kalangan masyarakat lebih tinggi dan meningkat. Bagi pedagang pun dalam berjualan bisa laku, baik itu di kota maupun di desa. Sebab, daya belinya ada, sehingga perputaran ekonomi di kalangan masyarakat merata.
‘Hari ini yang saya dengar dari kepala desa dan kepala sekolah yang datang kemari, mengeluhkan tidak cairnya anggaran. Terus terang saya sedih mendengarnya, karena saya sudah pernah memimpin Kabupaten Bireuen dan apa saya sampaikan pada hari ini, itu yang saya jalankan dulunya,” demikian HRD yang dulu menjabat Bupati Bireuen periode 2012-2017. (czan)