Berbagai terobosan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten berlambang Sekata Sepekat. Upaya itu dilakukan sejalan dengan tugas Penjabat Bupati Aceh Singkil, yakni melanjutkan tugas Bupati Periode 2017-2022 Dulmusrid-H Sazali.
Sejalan dengan program yang dijalankan Penjabat Bupati Aceh Singkil Marthunis Muhammad, ST, DEA, mengawali masa tugasnya sebagai Penjabat yang ditunjuk memimpin Aceh Singkil, pada 22 Juli 2022, hingga memasuki September 2022 angka kemiskinan di Aceh Singkil terlihat menurun tajam dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Aceh Singkil peringkat pertama paling tajam menurun angka kemiskinan adalah Aceh Singkil. Dan penurunannya lebih satu digit, tepatnya 1,18 persen, dari 20,36 persen pada tahun 2021 menjadi 19,18 persen di 2022.
Meski demikian Aceh Singkil masih menempati kabupaten termiskin di Aceh. “Artinya tahun depan penurunan angka kemiskinan di Aceh Singkil harus lebih tajam lagi agar dapat melampaui kabupaten/kota lainnya di Aceh,” ucap Marthunis.
Dalam pertemuan rapat koordinasi daerah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Aula Kantor Bupati baru-baru ini, Pj Bupati Marthunis Muhammad mengatakan, bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, Pemkab Aceh Singkil telah mempersiapkan empat strategi jitu yang diyakini dapat menekan angka kemiskinan.
Salah satunya yakni dengan mengurangi beban pengeluaran keuangan daerah. Kemudian meningkatkan kemampuan dan pendapatan. Ketiga, pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan membangun sinergritas serta program kemasyarakatan, sebutnya.
Dikatakannya, jumlah penduduk Aceh Singkil saat ini mencapai 124.000 jiwa. Jika dihitung satu persennya sekitar 1.200 masyarakat. Sehingga harus bisa dicari solusi 10 orang per desa bisa ditekan jumlah warga miskinnya.
Marthunis menargetkan, agar 2023 mendatang Aceh Singkil bisa keluar dari kemiskinan menjadi 18 persen. “Jadi tahun 2023 harus bisa keluar status miskin sekitar 1.500 dari 518.951 jiwa,” bebernya
Marthunis menambahkan, kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi. Sehingga penanganannya butuh pendekatan dan harus terintegrasi. Dalam hal ini Dana Desa juga menjadi paling potensial untuk berkontribusi. Dengan upaya mempercepat pencairan dana desa di awal tahun, diyakini mempengaruhi penurunan angka kemiskinan secara signifikan di 116 desa Aceh Singkil.
Begitu juga dengan APBK yang membangun infrastruktur jalan, sarana air bersih, alur muara, peningkatan UMKM, operasi pasar, ketahanan pangan dan lain sebagainya semua memiliki peran penting dalam hal pengentasan kemiskinan. Dan saat ini Pemkab Aceh Singkil melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sedang finalisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Aceh Singkil tahun 2022-2026, pungkas Marthunis.
Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) level kabupaten pada Maret 2022 yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Singkil, tercatat Aceh Singkil masih masuk dalam kategori daerah termiskin di Aceh. Artinya Kabupaten Aceh Singkil masih bertahan mendapat predikat sebagai kabupaten termiskin dari 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh.
Berdasarkan Data Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021 secara nasional, peningkatan tersebut terlihat dari persentase pada tahun 2020. Yakni angka kemiskinan mencapai 20,20 persen, atau sebanyak 25,430 jumlah penduduk, kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Singkil Yuniarto baru-baru ini.
Sementara pada 2021 jumlah warga miskin meningkat menjadi 20,36 persen atau 25,480 jumlah penduduk. Artinya terjadi peningkatan jumlah warga miskin sebanyak 0,16 persen dari tahun sebelumnya.
Dipaparkannya, angka kemiskinan ini terjadi peningkatan sejak dua tahun terakhir. “Pada 2019 sudah mengalami penurunan, namun 2020 kembali naik lagi. Dan peningkatan itu terjadi kemungkinan akibat dampak pandemi Covid-19,” terangnya
Meningkatnya angka kemiskinan juga disebabkan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Singkil selama dua tahun terakhir. Jumlah persentasenya sepanjang tahun 2020, sebanyak 8,24 persen.
Dan tahun 2021 bertambah menjadi 8,36 pada 2021. Artinya angka pengangguran bertambah sebanyak 0,12 persen. Sementara itu dari sensus yang dilakukan, masyarakat Aceh Singkil yang berstatus tidak bekerja sebanyak 53,31 persen. Dan sebagian besar masyarakat bekerja dalam bidang pertanian yakni, berjumlah 29,47 persen, dan ini termasuk kategori masyarakat yang berkebun. Dan masyarakat yang bekerja diluar sektor pertanian sebanyak 17,22 persen.
Berbagai program telah diluncurkan Pj Bupati Aceh Singkil, mulai dari SPAN-LAPOR Pemkab Aceh Singkil, aplikasi yang disiapkan untuk menerima pengaduan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Selain itu, di bawah kepemimpinan Marthunis, Dinas Dukcapil bekerjasama dengan RSUD Aceh Singkil memberikan pelayanan khusus, memberikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) gratis bagi bayi yang lahir di RSUD Aceh Singkil. WASPADA/Arief Helmy