KETIKA tuntutan ‘upah’, honor aparatur kampong (kepala kampong, BPK dan pengurus jamaah), Juli – Desember 2022 dan Januari – Maret 2023 diteriakkan dengan berbagai cara, ‘Bisa’ (H. Affan Alfian Bintang, SE – Drs. Salmaza, MAP), Wali dan Wakil Wali Kota Subulussalam diharapkan bijak menyikapi.
Agaknya, persoalan tuntutan itu tidaklah dimaknai sebagai suatu bentuk protes jika Pemerintahan ‘Bisa’ zolim atau sebutan lain yang tidak enak didengar telinga, tetapi idealnya adalah sebuah kewajaran. Jangan dimaknai jika mereka tak mengerti kondisi keuangan daerah ini, apalagi disebut ada pihak lain atau upaya pencampuran urusan politik dengan kebijakan ‘Bisa’ atau lainnya.
Murni tuntutan hak, bahkan justru sikap tidak baik jika ‘pengabaian’ hak oleh pihak ‘berkuasa’ didiamkan saja oleh mereka yang punya hak. Bukankah mereka telah menunaikan kewajiban mereka, bahkan tetap dilaksanakan kendati hak itu belum diterima.
Fakta enam bulan honor aparatur kampong tahun 2022 belum dibayar, siapa penilai dan yakin jika hal itu sebuah kewajaran. Dan adakah pihak yang tega menyebut jika gerakan menuntut hak ribuan aparatur kampong itu ditengarai digerakkan oleh pihak ketiga, yang ‘tidak senang’ dengan Pemerintahan ‘Bisa’ dan sebagainya.
Miris dan memang seperti sudah dilema. Berbagai hujatan di media sosial, lebih tepat barangkali disebut kritik dan harapan disampaikan banyak pihak. Bahkan melalui orasi, unjuk rasa yang menjadi konsumsi berbagai media, cetak, online dan lainnya. Media, sebatas melakukan kontrol sosial, memberitakan hal yang terjadi.
Gerakan orasi, turun ke Kantor Wali Kota dan ke Gedung DPRK pekan lalu, boleh jadi bentuk ‘frustrasi’ mereka yang menyebut kelompok ‘terzolimi’. Banyak jalur sudah ditempuh, hasilnya masih nihil. Melalui orasi, harapan bertemu langsung dengan wali kota dan Ketua DPRK, bahkan tidak berkesampaian.
Asisten I Setdako, H. Sairun, S.Ag, M.Si bersama sejumlah terkait menerima massa di halaman kantor wali kota. Tidak ada solusi, ke Gedung DPRK diterima tiga orang anggota DPRK.
Menarik, merespon tuntutan massa soal enam bulan bahkan sembilan bulan honor belum mereka terima, tiga anggota DPRK itu akui betul-betul prihatin. Aneh, diketahui kabar itu justru saat massa turun. Respon mereka terhadap nasib, tuntutan massa di sana sangat positif. Seakan mereka bisa merasakan betul yang dirasakan massa, wakil rakyat ini tegaskan jika pembayaran honor 2022 harus didahulukan, disusul 2023. Tidak sebaliknya.
Meyakinkan massa, anggaran untuk honor para aparatur kampong yang ‘diteriakkan’ sudah disahkan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan honor di sana tunda bayar, apalagi tak dibayar.
“Kami akan lakukan RDP (baca: Rapat Dengar Pendapat), tidak hanya dinas terkait, tetapi juga wali kota akan kami panggil,” antara lain janji wakil rakyat itu.
Cuma masalahnya, gelar RDP seperti permintaan massa yang dikomandoi Sahbudiyono M, Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC Abpednas) Kota Subulussalam harus digelar saat mereka turun, dipastikan wakil rakyat itu ‘tidak mungkin’.
Massa pun diyakinkan sang wakil rakyat, jika sehari ke depan akan dilaksanakan musyawarah internal DPRK membahas RDP. Janji wakil rakyat semakin diyakini massa, menyusul sebelum bubar diadakan doa bersama dipimpin seorang imam masjid yang tergabung dalam Massa Abpednas dan dibelikan nasi bungkus untuk massa oleh pihak Setwan.
Inti doa di sana, ‘honor aparatur kampong dicairkan sebelum ramadan’ dan pemimpin negeri ini diberi kesehatan serta amanah dalam memimpin.
Pertanyaan kini, bisakah ‘Bisa’ akan segera memenuhi tuntutan massa. Akankah ada RDP sesuai janji wakil rakyat. Berhentikah massa Abpednas menuntut hak mereka. Cukupkah sikap diam ‘Bisa’ sebagai bentuk jawaban semua ini dan tidak akan ada lagi aksi massa. Saatnya, nurani berbisik.
Selamat menyambut Ramadan 1444 H
WASPADA.id/Khairul Boangmanalu