26 Radar di Lingkar Kekuasaan Prabowo

Oleh: Dr Usman Lamreung

Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dianalisis secara sosial politik. Komposisinya menunjukkan bagaimana Presiden sedang memperluas kanal konsultasi di seputar kekuasaan: dari politik, agama, militer, ekonomi, bisnis, hukum, akademisi hingga suara kritis.

Secara formal, Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Namun dalam praktik politik, arti penting lembaga ini bukan hanya terletak pada kewenangan formal. Pengaruhnya berada pada siapa yang dapat membawa informasi, perspektif, dan pembacaan masyarakat langsung ke Presiden.

Pratikno sebagai Ketua, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris menunjukkan kombinasi pengalaman birokrasi, politik, dan pembacaan perilaku politik. Di dalamnya terdapat Quraish Shihab, Shinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, dan Salim Segaf Al-Jufri yang punya jejaring keagamaan dan sosial. Agum Gumelar dan Budi Gunawan dengan pengalaman keamanan dan pemerintahan. Chairul Tanjung dan Dato Sri Tahir dari dunia usaha. Ada Bambang Soesatyo, Soekarwo, dan Hatta Rajasa dari lingkungan politik. Ada sejumlah tokoh hukum, akademisi, serta Rocky Gerung yang selama ini dikenal sebagai suara kritis terhadap kekuasaan.

Komposisi semacam ini sulit dilihat sebagai sekadar kumpulan penasihat. Ia lebih tepat dilihat sebagai radar sosial-politik Presiden.

Mengapa Presiden membutuhkan radar semacam itu?

Pemerintahan memiliki birokrasi, kementerian, aparat, partai pendukung, dan berbagai lembaga negara. Namun informasi yang masuk melalui struktur resmi memiliki keterbatasan. Laporan birokrasi cenderung menggambarkan persoalan melalui bahasa administratif. Padahal Presiden juga perlu mengetahui apa yang dirasakan masyarakat, bagaimana dunia usaha melihat kebijakan pemerintah, bagaimana kelompok agama merespons kebijakan, dan di mana potensi ketidakpuasan mulai tumbuh.

Di sinilah Wantimpres mempunyai nilai strategis.

Pengaruh terbesar Wantimpres bukan membuat keputusan, melainkan memengaruhi apa yang didengar Presiden sebelum keputusan dibuat.

Ini merupakan bentuk pengaruh yang lebih halus dari kewenangan kementerian. Seorang menteri mempunyai anggaran, birokrasi, dan kewenangan eksekusi. Wantimpres tidak. Tetapi orang yang mampu membawa informasi penting kepada Presiden dapat memengaruhi bagaimana sebuah persoalan dipahami.

Masuknya tokoh yang memiliki latar belakang berbeda juga membuka kanal untuk mengelola kelompok-kelompok berpengaruh. Tokoh agama dapat membaca dinamika umat. Pengusaha memahami dunia usaha. Politisi memahami konfigurasi kekuasaan. Akademisi membaca perubahan sosial. Tokoh hukum dapat melihat risiko regulasi. Sementara tokoh kritis dapat menunjukkan persoalan yang mungkin tidak nyaman didengar pemerintah.

Kehadiran Rocky Gerung menjadi simbol paling menarik. Seorang figur yang dikenal kritis kini berada dalam ruang kekuasaan Presiden. Ini tidak otomatis berarti kritiknya akan berubah menjadi kebijakan. Namun secara politik, terdapat pergeseran penting: kritik yang sebelumnya datang dari luar kekuasaan kini memiliki kanal untuk masuk ke ruang pertimbangan kekuasaan.

Di sinilah kualitas Wantimpres akan diuji.

Apakah kritik hanya menjadi ornamen keterbukaan atau benar-benar menjadi bahan koreksi kebijakan?

Pertanyaan itu penting karena pemerintahan juga membutuhkan stabilitas. Stabilitas tidak hanya berarti tidak ada demonstrasi atau konflik politik. Stabilitas juga berarti pemerintah mampu mendeteksi persoalan sebelum berkembang menjadi krisis.

Data survei pada 2026 memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo tidak selalu seragam. Survei SMRC pada Juli 2026, misalnya, mencatat approval Presiden sebesar 51,1 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Namun survei lain pada September memberikan angka kepuasan yang jauh lebih tinggi. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya melihat metodologi, waktu survei, dan karakter responden sebelum menarik kesimpulan tentang popularitas Presiden.

Justru karena angka survei dapat berbeda, Presiden membutuhkan lebih banyak kanal untuk membaca opini publik.

Popularitas dalam konteks ini bukan masalah pencitraan. Popularitas merupakan salah satu indikator hubungan politik antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat merasakan harga meningkat, lapangan kerja sulit, pelayanan publik buruk, atau kebijakan tidak adil, persoalan ekonomi dapat berubah menjadi persoalan politik.

Karena itu, Wantimpres berpotensi menjadi early warning system bagi Presiden.

Tetapi ada paradoks. Semakin banyak tokoh di dalamnya, semakin luas perspektif yang tersedia. Namun semakin banyak perspektif, semakin besar pula kemungkinan terjadi fragmentasi nasihat. Tantangan Pratikno bukan hanya mengoordinasikan 26 tokoh, tetapi mengubah beragam pengalaman tersebut menjadi masukan yang tajam, berbasis data, dan relevan bagi keputusan Presiden.

Pelantikan Wantimpres baru memperlihatkan satu hal penting: Prabowo sedang memperluas lingkar konsultasi di sekitar kekuasaan.

Kabinet menjalankan pemerintahan. Partai mengelola politik. Birokrasi menjalankan administrasi. Sementara Wantimpres dapat berfungsi sebagai radar untuk membaca masyarakat dan berbagai pusat pengaruh di luar struktur pemerintahan.

Karena itu, keberhasilan Wantimpres bukan diukur dari banyaknya tokoh besar yang duduk di dalamnya.

Tetapi jauh lebih sederhana: apakah Presiden mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kritik yang lebih jujur, dan peringatan yang lebih dini sebelum sebuah persoalan berubah menjadi masalah politik?

Sebab bagi kekuasaan, bahaya terbesar bukan pada penasihat. Bahaya terbesar adalah ketika terlalu banyak orang di sekitar Presiden hanya mengatakan apa yang ingin didengar Presiden.

Dan di situlah 26 Wantimpres baru Prabowo akan diuji: menjadi lingkaran pengaruh yang memperkuat kualitas kekuasaan, atau sekadar lingkaran kekuasaan yang memperkuat popularitas.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik