Minyak Rakyat Aceh: Legalisasi Jangan Berhenti di Atas Kertas

Oleh: Dr Usman Lamreung

Legalisasi sumur minyak rakyat di Aceh bukan sekadar pekerjaan administratif. Di dalamnya terdapat persoalan kepastian hukum, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat, keberlanjutan produksi, dan koordinasi antarlembaga.

Karena itu, keberhasilan penataan sumur rakyat tidak adil jika hanya dinilai dari cepat atau lambatnya proses legalisasi. Ukuran keberhasilan yang lebih tepat adalah kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun tata kelola yang aman, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam proses ini, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menempati posisi strategis yang perlu diperkuat, bukan dibebani seluruh persoalan yang melibatkan banyak institusi.

Penulis berpandangan, BPMA merupakan salah satu aktor penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat, kepentingan industri migas, dan aspirasi masyarakat Aceh. Tantangan yang dihadapi bukan hanya mendata sumur, melainkan juga memastikan sumur yang memenuhi persyaratan dapat memasuki mekanisme kerja sama yang sah, menghasilkan produksi terukur, dan memberikan kepastian usaha bagi masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini menyediakan kerangka penataan sumur tertentu melalui badan usaha milik daerah, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi kegiatan yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian untuk diarahkan ke dalam tata kelola yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Di Aceh, proses verifikasi sumur rakyat menjadi tahapan penting untuk memastikan kesesuaian administratif dan kondisi faktual di lapangan. Proses ini membutuhkan ketelitian karena setiap sumur memiliki kondisi teknis, lingkungan, status wilayah kerja, serta persoalan pengelolaan yang dapat berbeda.

Kecepatan memang penting. Namun, ketepatan verifikasi jauh lebih menentukan keberlanjutan kebijakan.

Dalam konteks tersebut, kerja BPMA perlu dilihat sebagai bagian dari proses penataan yang lebih luas. Verifikasi bukan sekadar menghitung jumlah sumur, melainkan menjadi fondasi untuk menentukan langkah lanjutan sesuai ketentuan. Proses yang cermat akan membantu mencegah persoalan hukum dan keselamatan pada masa mendatang.

Kedudukan BPMA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 memberikan landasan kelembagaan bagi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Aceh sesuai kewenangannya. Posisi ini penting karena pengelolaan migas tidak dapat dilepaskan dari koordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS.

Penataan sumur rakyat memperlihatkan bahwa persoalan migas membutuhkan kerja kelembagaan yang saling melengkapi. Pemerintah pusat menetapkan kerangka regulasi. Pemerintah daerah menjalankan peran sesuai kewenangannya. Sementara BPMA berkontribusi dalam tata kelola hulu migas Aceh dan berkoordinasi dengan para pelaku industri.

Tidak semua tahapan berada dalam kendali satu institusi.

Karena itu, menempatkan seluruh tanggung jawab pada BPMA justru berisiko menyederhanakan masalah. Yang dibutuhkan adalah pembagian peran yang tegas, prosedur yang jelas, serta dukungan politik dan administratif dari pemerintah pusat maupun daerah.

BPMA perlu diberi ruang untuk menjalankan mandatnya secara profesional. Pada saat yang sama, lembaga ini harus didukung oleh koordinasi yang efektif agar keputusan yang diperlukan tidak terhambat persoalan lintas kewenangan.

Penguatan kelembagaan tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Skema melalui BUMD, koperasi, dan UMKM harus benar-benar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Masyarakat tidak boleh hanya menjadi tenaga kerja. Mereka perlu memperoleh kepastian mengenai pembayaran, standar operasional, tanggung jawab, dan manfaat usaha sesuai ketentuan.

Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi. BPMA bersama pemerintah daerah dan pihak terkait perlu mendorong komunikasi yang menjelaskan tahapan, persyaratan, dan perkembangan proses penataan kepada masyarakat. Informasi yang jelas dapat mengurangi kesalahpahaman sekaligus membangun kepercayaan terhadap proses legalisasi.

Namun, keterbukaan harus disertai penghormatan terhadap prosedur. Tidak semua sumur otomatis memenuhi persyaratan untuk dikelola. Tidak semua proses pula dapat diselesaikan sekaligus.

Sumur yang belum memenuhi standar teknis atau persyaratan hukum perlu ditangani sesuai ketentuan. Keselamatan pekerja, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum harus tetap menjadi prioritas.

Ke depan, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, memperjelas tahapan dan status penataan sumur agar masyarakat mengetahui perkembangannya secara terukur.

Kedua, memperkuat koordinasi antara BPMA, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan KKKS agar proses kerja sama berlangsung efektif.

Ketiga, membangun sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur jumlah sumur yang terdata, tetapi juga kepatuhan terhadap standar keselamatan, realisasi produksi, ketepatan pembayaran, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pemerintah Aceh juga perlu memastikan calon pengelola memiliki kapasitas organisasi, integritas, dan kemampuan usaha. Dengan demikian, legalisasi tidak berhenti pada dokumen, tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penataan sumur rakyat merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa tata kelola migas dapat berjalan lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas. BPMA memiliki posisi penting dalam proses ini. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah memperkuat koordinasi, memperjelas kewenangan, dan memastikan setiap tahapan menghasilkan kemajuan yang dapat diukur. BPMA perlu terus didorong agar mampu menjalankan mandatnya secara profesional, transparan, dan responsif terhadap kepentingan Aceh.

Keberhasilan legalisasi sumur rakyat pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mengubah potensi minyak menjadi kegiatan ekonomi yang aman, legal, dan produktif.

Dengan dukungan kelembagaan yang kuat serta kerja sama yang efektif, penataan sumur rakyat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola migas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik