MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, akhirnya bereaksi, terkait pelaksanaan proyek infrastruktur senilai Rp2,7 triliun. Yakni, dia mencopot Bambang Pardede, dari jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Informasi diperoleh wartawan, Gubsu Edy Rahmayadi merasa kecewa. Karena kinerja pelaksanaan proyek multiyear senilai Rp 2,7 triliun sangat buruk. Pelaksanaan proyek itu sendiri menjadi tanggungjawab Dinas PUPR Sumut.
Surat Keputusan pemcopotan Bambang Pardede ditandatangani Gubsu Edy Rahyamadi Rabu sore, 17 Mei 2023. Dimana hari yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengecek jalan rusak di Desa Sialang Taji, Kec. Waluh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara (Labura).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Safruddin, saat ditanya wartwan, Jumat (19/5), mengakui pencopotan itu. “Dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kadis PUPR,” sebutnya.
Kata Safruddin, karena hari Kamis 18 Mei 2023, libur, maka SK pencopotan Bambang Pardede baru diserahkan pada Jumat 19 Mei 2023. Safruddin mengatakan SK itu, diserahkan melalui Sekretaris Dinas PUPR Sumut.
Sebagai gantinya, Gubsu menunjuk Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut Marindo Harahap, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut, hingga ditetapkan Kadis PUPR Sumut definitif.
Safruddin mengungkapkan, pencopotan Bambang Pardede, tidak lepas kinerja kurang baik terkait mega proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan Dinas PUPR saat ini, senilai Rp 2,7 triliun.
Karena di tahun 2022, realisasi pekerjaannya hanya 23 persen. “Setelah Oktober 2022, dikasih waktu enam bulan, untuk memperbaiki kinerja. Kalau dihitung sudah 7 bulan lebih,” jelasnya
Untuk diketahui pengerjaan mega proyek tersebut, tengah berjalan dilakukan PT. Waskita Karya bersama KSO. Sedangkan, progres dikerjakan baru 38,08 persen.
Sementara itu, Sekdaprovsu Arief S. Trinugroho mengatakan, Pemprovsu akan membuka lelang jabatan Kadis PUPR Sumut, menggantikan Bambang Pardede dan menetapkan Kadis PUPR Sumut, defenitif. ” Bambang ini eselon II, dan tunjangan kinerja masih melekat. Setelah administrasi lengkap baru seleksi kita buka, kita masih evaluasi,” katanya. (m07)