BANDA ACEH (Waspada): Sebagai bentuk kritikan, massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM) serbu DPRA dengan memperban kepalanya, Senin (21/3/2022).
Selain itu, berdasarkan pantauan waspada massa juga melakukan aksi dengan membawa spanduk yang bertuliskan kritik terhadap Pemerintah Aceh.
Penanggung jawab aksi Syakya Meirizal, mengatakan maksud kedatangannya ke gedung DPRA untuk memastikan setelah April nanti masyarakat Aceh tetap dapat berobat secara gratis. Selain itu juga, dia meminta program JKA wajib tetap dilanjutkan dan mendesak pemerintah Aceh dan DPRA agar segera menghentikan wacana penghapusan program JKA yang telah menimbulkan keresahan dan kepanikan ditengah masyarakat.
“Kami meminta kepada Pemerintah dan DPRA serta elit politik untuk segera menghentikan polemik politik diruang publik yang mengarah kepada sikap saling tuding, saling menyalahkan terkait wacana penghapusan JKA,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya meminta gubernur dan DPRA untuk segera duduk dengan BPJS dalam mencari jalan keluar serta memposisikan persoalan JKA sebagai urusan strategis. Dan juga mengingatkan kepada Gubernur Aceh untuk tidak ingkar terhadap janji kampanye yang katanya tetap mempertahankan keberlangsungan program JKA.
“Mendukung DPRA melakukan upaya evaluasi terhadap tata kelola JKA antara pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan untuk pembenahan dan perbaikan dimasa yang akan datang. Namun dalam masa evaluasi layanan JKA tidak boleh dihentikan,” tegasnya.
Massa juga mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk membuat kesepakatan terkait alokasi anggaran program JKA untuk bulan April hingga Desember 2022 dalam APBA perubahan. Karena menurutnya keberlanjutan program JKA sangat ditentukan oleh adanya anggaran.
Terakhir, dia meminta DPRA untuk membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membongkar tuntas terkait persoalan JKA dan meminta tata kelola program JKA ke depan lebih transparan, berkualitas, tepat sasaran dan efisien.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRA Safaruddin mengatakan di depan massa akan berkomitmen untuk melanjutkan program JKA.
“Dan saya pastikan bahwa lembaga DPRA berkomitmen untuk melanjutkan terhadap penggunaan JKA yang diterima rakyat Aceh,” ucapnya.
Dia juga memberikan klasifikasi terkait adanya isu untuk menghentikan program JKA.
“Kami mau klasifikasi terhadap premi yang dibayarkan bukan dihapus atau dihentikan. Kami DPRA sepakat dalam pembahasan anggaran pada tahun 2022 ini menunda sebagian pembayarannya, sambilan kita menunggu data validasi yang dilakukan pihak BPJS melalui pemerintah Aceh,” tuturnya.
Dia menyebutkan, pemberhentian atau penghapusan JKA itu tidak benar dan pendustaan terhadap lembaganya. Maka dari itu, DPRA akan melakukan upaya sesegera mungkin untuk membuat kajian evaluasi terhadap kelanjutan JKA, dan besok pihaknya akan memanggil tim anggaran pemerintah Aceh serta pihak dinas terkait untuk kompromi bagaimana mencari jalan keluar terhadap kelanjutan program JKA. (Kia/b01)
Keterangan foto : Sejumlah massa sedang melakukan unjuk rasa protes pemberhentian JKA di halaman gedung DPRA, Senin (21/3/2022). Waspada/Kia