ACEH BARAT (Waspada): Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli untuk Rakyat (Gempur) mengeruduk DPRK Aceh Barat, Senin (11/4).
Demo dimulai pada pukul 10.30 wib. Start dari tugu Teuku Umar Meulaboh massa mulai bergerak ke DPPK Aceh dengan pengawalan ketat dari pihak Polres Aceh Barat.
Dalam aksi tersebut menuntut tolak penundaan pemilu, tolak kenaikan BBM, Tolak kenaikan PPN, dan segera mengesahkan Qanun pertanahan, transparansi dana JKA dan DOKA serta merevisi Qanun Jinayat.
“Kami menolak penundaan pemilu, penolakan kenaikan harga BBM dan gas elpiji, penolakan terkait dengan kenaikan PPN 11 persen, mengatasi kelangkaan bahan pokok, dan mengatasi melonjaknya harga bahan pokok,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Mullah Oges dalam orasinya.
Selain itu massa menuntut tujuh poin diantaranya, DPRK Aceh Barat harus menyurati DPRA dan DPR RI terkait penolakan penundaan Pemilu serentak 2024, Kedua, DPRK Aceh Barat harus menyurati DPRA dan DPR RI terkait penolakan BBM Dan LPG. Ketiga, DPRK Aceh Barat harus menyurati DPRA dan DPR RI terkait penolakan kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) 11 persen.
Harus menyurati dan mendesak DPRA segera mengesahkan Qanun pertanahan, kelima, DPRA Aceh menyurati dan mendesak DPRA untuk melakukan transparansi anggaran dana JKA dan DOKA, mendesak DPRA untuk segera merevisi Qanun Jinayat dan poin tujuh DPRK Aceh Barat harus menyurati dan mendesak DPRA untuk dapat mengatasi Kelangkaan bahan pkok dan pengatasi pelonjakan harga bahan pokok di Aceh.
Aksi tersebut langsung disambut Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi didampingi Wakil Ketua I Ramli dan Wakil Ketua II H.Kamaruddin serta sejumlah anggota DPRK Aceh Barat.
“Kita sangat mendukung apa yang disampaikan oleh ratusan mahasiswa dan juga mengawal agar tuntutan tersebut bisa terlaksana demi untuk masyarakat.
Selain itu, dia juga mengaku mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa, bahkan pihaknya ikut mendatangi petisi terkait poin poin dalam tuntutan tersebut.
“Kita mendukung aksi yang dilakukan adek adek mahasiswa, karena ini tuntutan masyarakat, ini akan kita surati DPRA dan DPR RI,”jelas Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi. (b22)