Blangpidie (Waspada): Seratusan lebih tenaga honorer dalam wilayah Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (3/10), mendatangi gedung DPRK setempat, di kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie, menyampaikan atau mengadukan nasib mereka yang tidak dapat melakukan pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN).
Safrizal, selaku Koordinator Aksi dalam kesempatan itu mengatakan, para tenaga honorer yang tergabung dalam aliasi pejuang keadilan tenaga kontrak hadir ke gedung DPRK Abdya hari itu, bertujuan untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka alami, serta meminta dukungan wakil rakyat, agar setiap persoalan yang dihadapi mendapatkan solusi terbaik.
Menurutnya, seratusan lebih tenaga honorer yang menggelar aksi damai hari itu, merupakan korban pemutusan tenaga kontrak pada tahun 2018 lalu, masa kepemimpinan Bupati Akmal Ibrahim. Katanya, keputusan pemutusan kontrak tenaga honorer itu, menyusul setelah dilakukannya seleksi ulang rekrutmen tenaga kontrak baru. Sehingga banyak honorer yang telah lama mengabdikan diri, harus menerima keputusan untuk dirumahkan.
Akibatnya, seratusan lebih tenaga honorer itu, saat ini tidak bisa melakukan pendataan non ASN, lantaran Surat Keputusan (SK) mereka terputus. “Kami meminta seluruh anggota DPRK Abdya, bersama-sama membela hak kami sebagai tenaga honorer, yang telah terputus SK-nya beberapa tahun yang lalu,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRK Abdya Hendra Fadhli SH, didampingi Wakil Ketua I Syarifuddin, serta sejumlah anggota dewan lainnya mengatakan, pihaknya akan menampung semua aspirasi dan keluhan tenaga honorer dimaksud. Bahkan menurut Hendra Fadhli, jauh sebelum aksi damai itu berlangsung, kalangan DPRK Abdya juga sudah membahas masalah tersebut dan mencarikan solusinya.
Hendra Fadhli menambahkan, Pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh honorer, baik yang kontraknya masih berlanjut, terputus, ataupun tenaga kontrak yang baru, untuk dapat mendaftar sebagai tenaga non ASN. “Jangan sampai ada diskriminatif. Jika hal itu ada, maka sama-sama akan kita lawan. Menpan RB sudah menyatakan pendataan non ASN saat ini adalah upaya untuk mencocokan data, bukan untuk rekruitmen PPPK. Hal ini juga telah kami sampaikan ke Pj Bupati Abdya, untuk dicarikan solusi terbaik,” urainya.
Usai berdialog di depan gedung DPRK, perwakilan aksi diajak masuk ke dalam ruangan rapat, untuk mendiskusikan persoalan tersebut, mencarikan solusi terbaik, serta dapat menyampaikan langsung keluhan itu kepada Pj Bupati Abdya, yang sedang berada di Jakarta.
Selama jalannya diskusi, peserta aksi fokus menyampaikan keluhan yang mereka hadapi, serta meminta kepastian agar persoalan itu bisa dibahas langsung dengan Pj Bupati Abdya.(b21)