MEDAN (Waspada): Sebanyak 15.000 Prajurit TNI dari tiga matra (AD, AL dan AU) dipastikan siap digerakkan kapan pun untuk mengamankan dan menyukseskan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/Bukit Barisan yang meliputi Provinsi Sumut, Riau, Sumbar dan Kepri.
Penegasan ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan dalam Apel Gelar Pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Benteng, Jl. Pengadilan, Medan, Kamis (1/2).
“Seluruh Prajurit TNI yang kita siapkan itu untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri untuk pengamanan 88.724 TPS yang menjadi tanggung jawab Kodam I/BB pada Pemilu 2024, dengan rincian 45.875 TPS di Sumut, 19.366 TPS di Riau, 17.569 TPS di Sumbar, dan 5.914 TPS di Kepri,” jelas Pangdam.
Untuk perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/BB, lanjut Pangdam, juga diskenariokan dengan menurunkan personil sebanyak satu kompi untuk masing-masing Polda, dan satu peleton untuk tiap-tiap polres yang ada.
Mayjen Hasan juga menegaskan, apel yang digelar ini tujuannya untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh Prajurit dan satuan jajaran TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan pada pengamanan Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang.
“Jadi, kita sangat siap untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri dalam pengamanan Pemilu ini. Karena setelah Kostrad, pasukan TNI yang terbesar itu ada di Kodam I/BB dengan total 29.000 lebih untuk matra Angkatan Darat, belum ditambah Angkatan Laut maupun Angkatan Udara,” urai Pati bintang dua tersebut.
Di kesempatan yang sama, Mayjen Hasan menguraikan bahwa pelaksanaan apel gelar ini juga merupakan bentuk perintah persiapan kepada masing-masing satuan TNI agar menyiapkan seluruh personel maupun alat peralatan pengamanan, serta alutsista yang akan digunakan untuk pengamanan Pemilu 2024 sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing satuan.
Di akhir arahannya, Mayjen Hasan memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu.
Yakni, memegang teguh prinsip Netralitas TNI dengan tidak memihak dan memberikan dukungan atau bantuan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres dan Pemilu tahun 2024.
Melarang Prajurit/Satuan TNI memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan berkaitan dengan kontestan Pilpres, Pemilu dan Pemilukada dan membuat pernyataan apapun bersifat mempengaruhi KPU dan Bawaslu.
Seluruh satuan dan prajurit diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan baik personel dan materiil agar selalu siap apabila digerakkan kapan pun juga, serta mengecek seluruh materiil dan alutsista yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan serta latihkan Protap kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Selanjutnya, pedomani ketentuan-ketentuan di dalam aturan penggunaan kekuatan sebagaimana yang telah termuat dalam buku saku aturan pelibatan dalam pengamanan Pilpres dan Pemilu.
“Sampai dengan menjelang masa pemilihan presiden dan wakil presiden, seluruh prajurit agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak, terutama apabila dihadapkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik, sehingga jangan sampai masyarakat menilai TNI tidak netral,” pesan Mayjen Hasan.
Dan terakhir, Mayjen Hasan mengajak seluruh Prajurit untuk sepakat, bahwa menjaga kedamaian selama rangkaian Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali. “Untuk itu kita harus selalu loyal dan kompak dalam melaksanakan semua tugas yang kita emban,” pungkasnya.
Dalam acara apel gelar itu, Pangdam didampingi unsur Forkopimda Sumut juga melakukan video conference dengan Panglima TNI didampingi Kasad, Kasal, Kasau dan Pejabat Mabes TNI lainnya.
Hadir di acara, antara lain perwakilan Pj Gubsu, Kapoldasu, Kajatisu,Ketua DPRD Prov. Sumut, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan serta Kasdam I/BB beserta PJU TNI-Polri wilayah Sumut lainnya.(m27)