MEDAN (Waspada): Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi unjukrasa di depan Mapolda Sumut, Jl SM Raja Medan, Kamis (1/2). Adapun tuntutan mereka di antaranya mendesak Poldasu dan jajarannya mengusut tuntas dugaan kecurangan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Labuhanbatu dan Batubara.
Hadir dalam aksi yang berlangsung damai dan tertib itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sumut (KAMMI) Sumut, Wira Putra, Ketua Umum Badko HMI Sumut Abdul Rahman, Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara, M Tarmizi, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar dan Ceperianus Gea, Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Sumut NAD.
Dalam orasinya yang mendapat pengawalan puluhan personel kepolisian, Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra menyebutkan, berdasarkan investigasi, pihaknya menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada proses seleksi perekrutan PPPK di Sumut, termasuk di Madina, Labuhanbatu, dan Batubara, yang jelas telah merusak mental bangsa dan negara.
Ketiga daerah tersebut diduga tidak menjalankan perekrutan PPPK dengan jujur dan adil. “Praktik korupsi, nepotisme diduga dijalankan dalam proses rekrutmen yang menyangkut masa depan dan hajat hidup orang banyak,” katanya.
Senada, Abdul Rahman Ketua Badko HMI Sumut, Muhammad Tarmizi Ketua PKC PMII Sumut, dan Kamaluddin Nazuli Siregar Ketua HIMMAH Sumut dalam orasi secara bergantian menyesalkan perekrutan yang dilakukan panitia seleksi yang tidak berkompeten, dan berintegritas. Akibatnya, banyak calon PPPK yang tidak lulus, dan untuk dinyatakan lulus, perlu ada ’uang pelicin’.
Kemunduran
Peristiwa ini, menurut mereka merupakan sebuah kemunduran dalam 10 tahun terakhir, dan para koruptor di daerah memanfaatkan momentum itu untuk meraup keuntungan.
Karenanya, mereka meminta Kapoldasu untuk memanggil dan memeriksa penangungjawab rekrutmen yang ada di Madina, Labuhanbatu, dan Batubara.
Mereka juga selain meminta pengusutan tuntas dugaan kecurangan tersebut, juga tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sehingga kecurangan yang diusut bukan sekedar yang viral di media sosial.
Aksi yang berjalan tertib ini tidak mendapat respon dari Kapoldasu, sehingga para mahasiswa kecewa. Setelah cukup lama berorasi, peserta aksi hanya dipertemukan dengan para perwira. Namun tidak membuahkan hasil, karena mahasiswa tetap ingin bertemu Kapoldasu atau Wakapolda.
Mereka berjanji akan mengambil sikap, terkait aksi lanjutan yang akan mereka lakukan. Usai menyampaikan pernyataan sikap, peserta aksi meninggalkan Mapoldasu dengan tertib. (cpb)