TIMOR TENGAH UTARA (Waspada) : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE, M.Si, mengatakan kasus kekerasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti fenomena gunung es, dan merupakan kejahatan luar biasa.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama pemerintah daerah untuk bisa terus bersinergi menjawab kekerasan dan pencegahan TPPO. TPPO ini seperti fenomena gunung es. Kasus khusus TPPO adalah kejahatan yang luas biasa,” kata Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang akrab disapa Menteri Bintang Puspayoga pada acara dialog Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Rumah Dinas Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/5/2023).
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Bintang Puspayoga didampingi Deputi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc, dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Ratna Susianawati,SH, MH, disambut langsung Wakil Bupati TTU Eusabius Binsasi mewakili Bupati TTU Juandi David beserta jajaran Forkompinda, penyitas dan masyarakat TTU dengan tarian adat dan diberi kain kebesaran adat oleh Wakil Bupati TTU Eusabius Binsasi bersama paa tokoh adat beserta jajaran Forkominda, penyitas TPPO dan masyarakat TTU.
Menurut Menteri Bintang Puspayoga dibutuhkan penanganan luar biasa dan sinergi dengan pemerintah daerah, stakeholder, penyitas, organisasi, tokoh adat dan tokoh agama untuk bersama komitmen dalam penanganan hingga tidak ada korban TPPO.
Bahkan, Menteri Bintang Puspayoga berkomitmen untuk menekan dan menimalisir angka kasus kekerasan TPPO di tanah air, khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus menurun dengan adanya pendampingan penyitas, organisasi maupun perkumpulan dan juga dorongan pemerintah daerah setempat.
“Peran penting pendampingan para penyitas supaya pekerja migran tidak kembali bekerja ke luar negeri sangat didorong membuat pelatihan pelatihan berbagai kerajinan untuk membuka kewirausahaan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga,” terang Menteri Bintang Puspayoga dihadapan puluhan TPPO, penyitas, dan masyarakat TTU.
Penanganan dan pendampingan juga perlu dilakukan dari hulu dan hilir ditambah dengan pelatihan pelatihan kewirausahaan sehingga tidak lagi ada minat untuk menjadi pekerja migran.
“Komitmen Kementerian PPPA terus mendorong pemerintah daerah turut membantu penyitas untuk pendamping TPPO membuka kewirausahaan dengan memberi pelatihan pelatihan dan menyiapkan pasar produksi yang dihasilkan. Konsep pemberdayaan ekonomi kewirausahaan ini sangat bagus. Ini perlu terus di design sedemikian rupa, diberikan pendampingan dari hulu dan hilir sehingga tidak ada lagi niat untuk berangkat ke luar negeri menjadi pekerja migran,” kata Menteri Bintang Puspayoga menjawab Waspada.
Menteri menyatakan diskusi ini diharapkan menjawab isu isu TPPO sangat kompleks bisa diselesaikan bersama dengan pemerintah daerah. Untuk itu, Menteri meminta bantuan pemerintah daerah untuk bisa bersinergi menjawab kekerasan dan pencegahan TPPO.
Diakuinya, regulasi yang dibuat sudah banyak, tapi mendaratnya implementasi di masyarakat masih minim. Bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat untuk mencegah masyarakat bekerja ke luar negeri.
“Kementerian PPPA membuat program desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Pemerintah daerah didorong program ramah perempuan dan peduli anak terus dikembangkan. NTT merupakan pencegahan dan penanganan tebaik TPPO. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Saya mengajak semua tokoh agama dan adat bergandeng tangan,” ucapnya.
Sebelumnya, Wabup TTU Eusabius Binsasi menyatakan kehadiran Menteri Bintang Puspayoga memberikan pencerahan pada Pemkab dan organisasi organisasi perempuan dan anak.
“Masih seringnya terjadi kekerasan perempuan dan anak diharapkan intervensi dari Menteri (pemerintah pusat) untuk menimalisir kasus kasus yang terjadi. Sehingga tidak lagi terjadi bentuk kekerasan apapun. Pemkab TTU terus berkomitmen membangun sinergitas untuk mencegah TPPO dan dapat diwujudkan,” ungkap Eusabius Binsasi.
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara, Menteri Bintang Puspayoga menyerahkan secara simbolis bantuan program ekonomi pemberdayaan perempuan, dan kepada penyitas TPPO dan kepada anak.
Galery Penyitas TPPO
Dalam kesempatan kunjungan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara, Menteri Bintang Puspayoga mengunjungi Galery Lopo Bikomi Yayasan Tapen Bikomi, kewirausahaan ex pekerja migran Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Jalan El Tari, Kota Baru Kefamenanu, Kabupaten TTU.
Menteri Bintang Puspayoga kagum dengan penyitas TPPO yang mendirikan Galeri Lopo Bikomi sejak 2017 sebagai wadah kewirausahaan perempuan dan anak yang menghasilkan produksi kerajinan kain tenun, pakaian, dan pernak pernik berkelas.
“Galery Lopo Bikomi penyitas TPPO ini bukti kebaikan dalam pemberdayaan perempuan penggerak perekonomian masyarakat,” kata Menteri PPPA saat melihat langsung penyitas TPPO menjahit dan menenun kain di Galery Lopo Bikomi .
Kedatangan Menteri PPPA didampingi Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dari Ketenagakerjaan dan TPPO, Kementerian PPPA.
Priyadi Santosa, disambut Ketua Yayasan Tapen Bikomi Mawar Lake Pohan, dan tarian adat dari anak anak penyitas dan tokoh masyarakat, langsung menyapa puluhan penyitas TPPO.
Menteri PPPA juga memberikan bantuan peralatan produktif bagi perempuan penyitas binaan Yayasan Tapen Bikom berupa mesin jahit, mesin obras, oven dan mixer.
“Utamakan untuk menghilangkan trauma TPPO. Ini yang sangat penting, lakukan pendampingan setelah melewati masa depresi hingga siap, sediakan tempat untuk beraktifitas seperti galety ini sangat baik sekali,” kata Menteri PPPA.
Sementara, Asisten Deputi PHP, Priyadi Santosa, mengatakan galer bukan hanya penyitas tapi istri dan anak yang orang tuanya merantau juga dilakukan pembinaan.
“Yayasan Tapen Bikom turut mendukung Gugus Tugas Tindak Pidak Perdagangan Orang Pemkab TTU. Potensi TPPO karena kebanyakan pekerja migran dikarenakan kemiskinan dan sumberdaya manusia terbatas dan pengetahuan minim hingga pekerja migran ditipu oknum. Makanya dibentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO,” kata Priyadi Santosa.
Sementara, Mawar Lake Pohan, Ketua Yayasan Tapen Bikomi yang membuka Galery Lopo Bikomi kewirausahaan ex pekerja migran Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menyatakan Konsen dan peduli yayasan untuk TPPO.
“Baru Menteri PPPA pejabat yang hadir memotivasi untuk lebih menjalankan hidup para eks pekerja migran untuk kembali normal dan dapat menghasilkan perekonomian. Terimakasih Bu Menteri,” kata Mawar. (j01)