JAKARTA (Waspada): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) Ke-IV pada tanggal 24-26 Mei 2024. Menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto Rakernas ini sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi,termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.
“Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini,” kata Hasto. saat menggelar rapat koordinasi nasional mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
Rapat koordinasi ini dipimpin Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dihadiri jajaran pengurus DPP PDIP diantaranya Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Ribka Tjibtaning, Yasonna Laoly, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Pacul Wuryanto, Kepala Mahkamah Kehormatan Partai Komarudin Watubun, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen .
Tak hanya itu, lanjut Hasto, dalam Rakernas juga dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara.
“Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik,” tegas Hasto.
Sementara Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi. Karena, kata dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.
Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Contohnya, kata dia, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.
Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rakernas yang digelar Mei mendatang. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.
“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
“Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya. (J05)