PANGKALANSUSU (Waspada): Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkesan menganaktirikan pembangunan infrastruktur di wilayah Kec. Pangkalansusu.
Kesan ini terlihat tidak adanya perhatian dari Pemprovsu untuk memperbaiki kerusakan jalan provinsi di ‘kota minyak’ Pangkalansusu ini, padahal kondisnya sudah cukup lama rusak parah.
Tidak adanya perhatian dari Pemprovsu untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur jalan di daerah penghasil migas dan energi listrik ini mengundang rasa kecewa dan protes warga di daerah itu.
Salah seorang tokoh masyarakat Kirana Sitepu kepada Waspada, Kamis (25/1), mengungkap rasa kecewanya terhadap pemerintah yang dianggap mengabaikan perbaikan kerusakan jalan provinsi di wilayah Pangkalansusu.
Kirana dengan nada tinggi mempertanyakan, apakah Pangkalansusu sudah dihilangkan dari peta sehingga pihak Pemprovsu tak perlu lagi melihat kerusakan sarana jalan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya.
“Kami selaku warga Pangkalansusu merasa seperti diperlakukan kurang adil. Kami daerah penghasil migas dan energi listrik, tapi ironis, jalan provinsi di daerah kami kondisinya sudah lama dibiarkan kupak kapik,” ujarnya.
Setiap hari tak kurang dari 100 unit mobil tanki pengangkut gas LPG milik Pertamina Gasdom bersiliwiran di ruas jalan rusak ini, tapi yang membuat Kirana kesal, kenapa tidak ada perhatian sedikit pun dari pemerintah.
“Lima tahun Gubsu Edy Rahmayadi berkuasa dan sampai kekuasaannya berakhir, ruas jalan ini sama sekali tak mendapatkan sentuhan pembangunan,” ujarnya dengan rasa kecewa.
Kirana mendesak Pj Gubsu, Hasanuddin, agar memprioritaskan anggaran untuk pembangunan ruas jalan provinsi di wilayah Pangkalansusu. “Kami mohon perbaikan jalan ini segera diprioritaskan,” pinta tokoh masyarakat itu.
Masyarakat sudah sejak lama berteriak terkait kondisi kerusakan infrastruktur jalan di daerah mereka, tapi teriakan ini bak seperti dianggap angin lalu. Terbukti, sampai masa kekuasaan Gubsu finish, jalan provinsi ini tak dibangun.
Sebelumnya, Ketua Anak Muda Pangkalan Susu (AMPAS), Raya Samosir, mengungkap kekecewaannya terhadap Pemprovsu yang mengabaikan kerusakan jalan, padahal jalan ini kerab mengundang insiden kecelakaan.
“Kami punya Pertamina dan PLTU. Dua objek vital berskala nasional yang tentunya tidak sedikit menyumbang pendapatan untuk kas negara atau daerah. Belum lagi retribusi/pajak yang kami bayar kepada pemerintah, tapi apa umpan balik yang kami dapatkan?” ujarnya.
Harusnya, Pemprovsu dalam hal ini Gubsu selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat bertanggungjawab penuh untuk membenahi kerusakan infrastruktur jalan provinsi, sebab sarana jalan penting untuk mendukung roda perekonomian.(a10)