MADINA (Waspada) : Insiden terjadinya kebocornya gas beracun dari pengeboran di Wellpad AAE-5 PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) pada Minggu (06/03) kemarin juga mendapat perhatian khusus dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal (Madina)
Pengurus DPC PDI Perjuangan Madina akan menyurati Fraksi PDIP DPR RI untuk meminta agar memanggil pihak SMGP dan Kementerian ESDM melalui Komisi VII DPR RI guna mengevaluasi kinerja PT SMGP yang hingga hari ini kembali mengancam keselamatan warga. Demikian disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Madina Teguh W Hasahatan kepada waspada.id, Selasa, (08/03).
Teguh mengatakan bahwa akibat insiden ini puluhan warga Desa Sibanggor telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis yang intensif dan menimbulkan kepanikan yang terulang
“Kebocoran ini adalah kali kedua setelah 25 Januari 2021 silam yang sempat menimbulkan korban jiwa 5 orang, maka sangat patut kami meminta dan mendesak Komisi VII DPR-RI turun langsung ke lapangan” terang Teguh
Perusahaan panas bumi yang terletak di Desa Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal (Madina) itu diduga mengalami kebocoran gas pada pipanya sehingga kuat dugaan mengeluarkan gas beracun H2S yang dihirup masyarakat sekitar
“Ini murni kesalahan perusahaan, sebab kejadian ini bukan yang pertama. Artinya dari kejadian sebelumnya yang sudah banyak makan korban, manajemen perusahaan tidak ada evaluasi. Perusahaan ini telah membahayakan masyarakat,” tegas Teguh menambahkan
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Madina M. Mashuri Pulungan kepada waspada.id melalui WhatsApp, Selasa, (08/03), Masyuri meminta sebaiknya pihak-pihak yang terkait agar terbuka kepada publik tentang masalah yang terjadi hingga mengakibatkan kelalaian tersebut terulang kembali
“Keterbukaan itu penting agar kita di daerah juga dapat menyimpulkan solusi apa yang bisa dilakukan,” katanya
Lebih lanjut Mashuri mengatakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal merasa cukup penting mendesak agar Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) sehingga Pemda dan perwakilan masyarakat bisa diminta dan didengar pendapatnya tentang eksistensi PT SMGP di Kabupaten Mandailing Natal
“Kita DPC PDIP Madina akan mendesak agar DPR RI segera melakukan RDP guna mengetahui eksistensi PT SMGP di Madina, ini penting dan harus didesak sesegera mungkin,” tegas Mashuri. (Cah)
