Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga, Kepala Kepala BPKPD Frans N Saragih beserta nara sumber menggelar saat acara sosialisasi Kartu kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Balei Harungguan Kantor Bupati Simalungun, Pematangraya, Kamis (25/1).(Waspada/ist).
SIMALUNGUN (Waspada): Pemkab Simalungun melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar sosialisasi Kartu kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, berlangsung di Balei Harungguan Kantor Bupati Simalungun, Pematangraya, Kamis (25/1/2024).
” Kita sangat mengapresiasi atas dibuka secara resmi Kartu Kredit Pemerintah pada beberapa waktu yang lalu saat peresmian Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun,” kata Bupati mengawali sambutannya.
Dikatakan, Penerbitan dan Pengunaan KKPD ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang sedang di galakkan dalam Pemerintah Kabupaten Simalungun
” Pengunaan KKPD ini merupakan yang pertama kalinya di wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Pemata.ng Siantar, dan Pemerintah Kabupaten Simalungun lah yang pertama menggunakannya,” ujar Radiapoh
Menurut Bupati, hal itu sangat membantu dalam mengantisipasi hal yang tidak di inginkan, sekaligus membantu pemerintah dalam melakukan transaksi yang transparansi dan akuntabel.
” Dan pasti lebih aman dan menghindari penyelewengan,” tegas Bupati, sembari menyampaikan bahwa pengguna KKPD ini lebih efektif dalam mengurangi UP, yang mengatur biaya dana pemerintah dari transaksi UP.
Untuk itu, Bupati berharap agar setiap OPD faham menggunakan KKPD ini dan setiap pembayaran bisa dilakukan dengan non tunai dengan sistem digitalisasi yang sangat memudahkan dalam bertransaksi.
Selain itu, Bupati juga berharap agar setiap peserta sosialisasi dapat berperan aktif, dan memanfaatkan sosialisasi ini sehingga mampu mengimplementasikan terkait pengunaan PPKD. “Tentu dengan ketentuan Undangan Undangan yang berlaku,” kata Bupati.
Sebelumnya, Kepala BPKPD Frans N Saragih melaporkan, teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting saat ini, dan perkembangan teknologi ke segala arah semakin pesat.
” Penggunaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting,” kata Frans.
Dia menyampaikan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 77 Tahun 2023, Perjanjian Pemkab Simalungun dengan PT BPD Sumut Nomor 100.3.7/049/2024, dan implementasi KKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dilakukan pada 5 OPD sebagai pilot project.
Kelima OPD tersebut adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat, BPKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Kabupaten Simalungun.
Sebagai narasumber dalam sosialisasi ini antara lain Novis Fouriandi selaku Manajer unit implementasi kebijakan sistem pembayaran dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Arwita Ramadiyah Pasaribu selaku pemateri Kartu Kredit Pemerintah Daerah dari Bank Sumut dan Muhammad Iqbal selaku Pemateri Aplikasi CMS dari Bank Sumut
Tampak juga hadir antara lain Sekda Esron Sinaga bersama para Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Simalungun, serta Zul Husni Ginting selaku Pimpinan Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut.(a27).