TAPSEL (Waspada): Drs. Syamsul Qamar, anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII, melaksanakan Reses II Tahun Sidang IV 2022-2023 di Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Reses adalah agenda wajib angggota dewan untuk mendatangi dan menjemput aspirasi konstituen. Kemudian memperjuangkan perealisasian aspirasi itu di APBD atau APBN,” kata politisi Partai Golkar ini, Sabtu (11/3/2023).
Dijelaskan, reses pertama di Tapsel digelar pada Selasa (7/3/2023) di Desa Huta Ginjang dan Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur. Kedua, Rabu (8/3/2023) di Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru dan Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru.
Di reses ini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut yang akrab disapa SQ itu minta didampingi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Sumut yang juga mantan Bupati Tapsel dua periode, Syahrul M. Pasaribu.
“Beliau pemimpin yang dekat dan dicintai rakyat. Saya minta pak Syahrul ikut di reses ini, karena lebih faham dan mengetahui kondisi masyarakat Tapsel yang sesungguhnya ,” jelas SQ.
Ditambahkan, Syahrul Pasaribu seorang tokoh dan kader Golkar yang telah berbuat banyak untuk masyarakat. Karena itu pula Partai Golkar meminta Bapak Pembangunan Tapsel itu ikut mencalon anggota DPR RI pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Selain menampung aspirasi, SQ dan Syahrul membagi-bagikan makanan tambahan anak. Diserahkan ke Kader Posyandu agar diberikan kepada anak-anak, sehingga asupan gizinya terbantu dan terhindar dari stunting (efek buruk pada anak akibat gizi buruk).
“Saya baca berita di berbagai media yang menyebut pada tahun 2022 kemarin Tapsel daerah kabupaten kota dengan tingkat prevalansi stunting tertinggi di Sumut,” ujarnya.
SQ kaget karena prevalansi stunting Tapsel 39,4 persen menjadi daerah yang tertinggi kenaikannya di Sumatera Utara atau bertambah 8,6 poin dari tahun 2021 yang 30,8 persen.
Padahal selama ini atau sekitar sepuluh tahun terakhir, stunting di Tapsel biasa-biasa saja. Lalu SQ merasa ikut bertangggungjawab untuk mengatasi persoalan yang dapat mengancam masa depan generasi muda Tapsel itu. Makanya harus ditangani dengan baik.
Pemilu 2019 kemarin, SQ meraih sekitar 24 ribu suara di Dapil Sumut VII dan 14.500 di antaranya merupakan suara masyarakat Tapsel. Inilah yang membuatnya merasa ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah stunting di Tapsel.
“Stunting bisa dicegah antara lain dengan cara memenuhi asupan gizi anak. Pemerintah punya tanggungjawab besar untuk itu. Semoga makanan tambahan ini dapat sedikit membantu Tapsel menuntaskan persoalan stunting,” harapnya.
Dalam sesi tanya jawab di Desa Huta Ginjang dan Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur, warga sampaikan berbagai keluhan dan harapan. Seperti pembangunan rumah ibadah, irigasi persawahan, jalan usaha tani dan kurangnya perhatian pemerintah.
SQ mencatat semua itu. Memilah mana yang kewenangan Pemkab Tapsel, Pemprov Sumut dan pemerintah pusat. Terhadap aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi, akan ia perjuangkan agar ditampung di APBD Sumut.
“Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ataupun kabupaten kota, segera kita sampaikan ke anggota Fraksi Golkar DPR RI ataupun DPRD kabupaten kota,” ujarnya.
Di Sipenggeng Kecamatan Batangtoru, masyarakat mengeluhkan minimnya warga lokal yang diterima bekerja di Tambang Emas Martabe dan proyek pembangunan PLTA Simarboru (Sipirok, Marancar, Batangtoru).
Sementara warga yang bekerja di PLTA Simarboru mengeluh karena tidak pernah diberi slip gaji. Sehingga tidak mengetahui gaji sebenarnya dan kemana saja potongan gaji yang dilakukan perusahaan.
Keluhan lainnya adalah kurangnya keamanan kerja bagi warga lokal di PLTA Simarboru. Kemudian potongan besi material pembangunan PLTA yang ditanam di lokasi dan tebangan kayu yang dibuang ke sungai.
“Persoalan di PLTA Simarboru ini akan kami bawa ke rapat dewan. Jika diperlukan, kami panggil pihak perusahaan untuk rapat dengar pendapat atau RDP,” jawab SQ.
Di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru, warga mengeluhkan daerah mereka yang sering banjir. Karena itu mereka mohon dilakukan normalisasi Sungai Aek Garoga dan Sungai Batangtoru.
Mohon pembangunan jalan rusak, rehab masjid, bantuan ke pondok pesantren tahfiz atau penghafal Alqur’an yang tahun ini santrinya bertambah 120 orang. Ada juga keluhan kabel listrik yang lama hampir menyentuh tanah.
SQ mengatakan, aspirasi ini akan diperjuangkan melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, DPRD Tapsel dan DPR RI. “Kenapa demikian, karena aspirasi ini ada yang kewenangan pusat dan daerah. Yakinlah, Golkar selalu ada dan senantiasa ada untuk rakyat,” katanya. (a05)