ACEH TAMIANG (Waspada.id): Enam bulan pascabencana banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2025, proses pemulihan dinilai berjalan lambat dan belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat terdampak.
Andi Nur Muhammad dari Yayasan Ekosistem dan Budaya Nusantara (EKOBA) kepada Waspada.id, Rabu (15/4) menegaskan bahwa hingga saat ini banyak warga masih hidup dalam kondisi rentan, tanpa kepastian pemulihan ekonomi, akses layanan yang memadai, maupun perlindungan jangka panjang.
“Yang kita lihat hari ini bukan sekadar dampak bencana, tetapi kegagalan sistem dalam memastikan pemulihan yang adil dan berkelanjutan,” ucap Andi yang juga salah seorang penggiat lingkungan.
Menurutnya, respons yang selama ini berjalan masih terjebak pada pendekatan jangka pendek. Bantuan tanggap darurat memang sempat hadir, namun tidak diikuti dengan strategi pemulihan yang kuat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.
“Bantuan datang cepat, tetapi berhenti terlalu dini, sementara masyarakat masih berjuang untuk bertahan hidup,” ujarnya sembari menyampaikan, EKOBA mencatat bahwa sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro belum sepenuhnya pulih dan banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan, sementara intervensi pemulihan ekonomi masih sangat terbatas.
Lebih jauh, Andi juga menyoroti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yang berdampak pada tumpang tindih program di satu sisi, dan kekosongan intervensi di sisi lain.
“Kita melihat tidak adanya peta jalan pemulihan yang jelas, siapa melakukan apa, di mana, dan untuk siapa, ini belum terkoordinasi dengan baik,” kritiknya seraya mengatakan, jelompok perempuan dan masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak, namun justru minim dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Pemulihan yang tidak inklusif hanya akan memperdalam ketimpangan, perempuan dan kelompok rentan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penerima bantuan,” terangnya.
Atas kondisi tersebut, EKOBA mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret, menyusun rencana pemulihan terpadu yang berbasis data dan kebutuhan lapangan.
Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui sistem yang transparan dan akuntabel, mendorong pelibatan aktif masyarakat lokal, khususnya perempuan, dalam seluruh tahapan pemulihan.
Kemudian,nengintegrasikan pendekatan ketahanan iklim dan rehabilitasi lingkungan dalam strategi pemulihan. “Pemulihan bukan sekadar membangun kembali, tetapi memastikan masyarakat bisa bangkit dengan lebih kuat, tanpa komitmen serius, kita hanya akan mengulang siklus bencana dan kerentanan yang sama,” tegas Andi.
Lanjutnya, EKOBA juga mengajak lembaga donor, organisasi kemanusiaan, sektor swasta, dan masyarakat luas untuk tidak berhenti pada fase darurat, tetapi bersama-sama mendorong pemulihan jangka panjang yang adil dan berkelanjutan di Aceh Tamiang.(id76).
