MEDAN (Waspada): Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian (foto) mengatakan, saatnya pemerintah memprogramkan pupuk organik, guna mengatasi kelangkaan pupuk bersubdi yang terjadi berulang-ulang menyulitkan para petani.
“Berulangnya kelangkaan pupuk bersubsidi harusnya tidak perlu terjadi, jika pemerintah memprogramkan pupuk organik,” ujar Ahmad Hadian, Jumat (4/3) terkait keluhan petani atas kelangkaan pupuk bersubsidi di Sumut.
Dia mensinyalir, kelangkaan pupuk ini kejadian berulang, karena adanya oknum-oknum yang mempermainkan pupuk subsidi mencari keuntungan.
Dampaknya, petani selalu menemukan dua persoalan terkait keberadaan pupuk.
Pertama, pupuk bersubsidi sulit didapatkan dan kedua mahalnya pupuk nonsubsidi, sehingga memberatkan petani.
Dua persoalan itu, lanjut politisi asal Dapil Sumut V meliputi Kabupaten Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai ini, tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam menetapkan kuota pupuk subsidi untuk petani.
Di sisi lain, hal ini juga tidak terlepas dari bahan baku pupuk tidak semuanya berasal dari dalam negeri.
“Kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi haya 30 persen. Itu memang tidak akan mencukupi, apalagi ditambah dengan permainan dari oknum-oknum tertentu atas keberadaan pupuk tersebut. Sedangkan pupuk non subsidi mahal, karena bahan baku pembuatan pupuk sebagian juga harus diimpor dari negara lain. Hal ini akan mempengaruhi harga,” ujarnya.
Karena itu, Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini berharap pemerintah mulai dari pusat hingga gubernur dan bupati/walikota mendorong produksi dan pemanfaatan pupuk organik.
“Go Organik sudah harus dipikirkan pemerintah dan mendorong kemampuan petani menghasilkan pupuk organik, termasuk menyediakan fasilitas alat pembuatan pupuk organik. Karena, bahan untuk membuat pupuk organik itu melimpah, mulai dari kotoran hewan dan lainnya,” ujarnya.
Diketahui belakangan ini kelangkaan pupuk membuat petani di Sumatera Utara menjerit. Misalnya petani dari Kabupaten Simalungun berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara meminta gubernur turun tangan terkait persoalan yang membuat mereka gagal panen. (cpb)
Teks foto
Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian. Waspada/Partono Budy
