JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak pemerintah mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO), dan segera membuka kembali ekspor CPO dan turunannya.
Sejak adanya kebijakan melarang ekspor CPO, terbukti kebijakan merugikan, dan petani sawit salah satu yang kena dampak dari kebijakan itu.
Desakan untuk dicabutnya larangan ekspor CPO disuarakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini, setelah dirinya mendapat informasi bahwa petani sawit merugi akibat hasil sawitnya tidak laku paska diterapkan kebijakan larangan ekspor CPO pada 28 April silam.
” Dampak nyata dari kebijakan itu langsung dialami petani sawit, dimana hasil sawitnya tidak laku, tidak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil, dan sudah merugi beberapa bulan ini. ujar Rudi Hartono Bangun, Kamis, (19/5/2022), di Jakarta,
Menurut anggota Komiso VI DPR ini pemerintah harus melihat dampak dari kebijakan larangan ekspor, khususnya yang terkait langsung dengan 20 juta petani sawit yang kecil . Jadi harus ada kajian dan tidak bisa sesuka-suka hingga petani yang jadi korban
Rudi H Bangun menjelaskan, para petani sawit mengalami kerugian. Sebab, harga tandan buah segar (TBS) yang bisa mencapai Rp1.000 per kilogram.
Tidak hanya itu, Rudi H Bangun menemukan data bahwa petani sawit juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS dikarenakan pabrik-pabrik yang belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.
Politisi Nasdem ini mendesak pemerintah serius menyelesaikan permasalahan CPO. Salah satunya, menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng.
Selain itu, pemerintah juga perlu dengan tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri dapat lebih aman dan cukup.
Termasuk kepada jajaran Kementerian Perdagangan untuk tidak bermain-main.
“Kebijakan DMO dan DPO kuota minyak goreng dalam negeri itu yang serius lah. Itu yang benar-benar Kementerian Perdagangan jangan main mata, kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman,” tegasnya. (J05)