JAKARTA (Waspada): Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya, (Gerindra), Ahmad Muzani mengatakan jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), pembicaraan mengenai susunan kabinet semakin intensif di internal Gerindra dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif. Baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” ujar Ahmad Muzani menjawab wartawan, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis,(18/4/2024).
Murzani pun menyebutkan syarat mutlak menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, harus menyetujui program-program yang dicanangkan.
” Karena menteri adalah pembantu presiden, tentu, syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang akan datang adalah orang-orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program-program yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden lalu.
Muzani mengingatkan bahwa seorang menteri yang menjadi pembantu presiden akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, maka, sebagai sebuah syarat menteri harus menyetujui program presiden dan hal itu sesuatu yang menjadi keharusan.
Menjawab pertanyaan soal berapa jumlah kursi menteri, Ahmad Muzani mengakui belum tahu berapa persis jumlah kursi menteri kabinet pada pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka mendatang.
“Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah kursi menteri kabinetnya. Saya belum menghitung. Belum ada angka pasti dan belum ada posisi yang pasti. Ini semua masih terus,” ujarnya. (J05)