Pada 5 Juni 2023 dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI Menteri PPN / Kepala Bappenas menyatakan bahwa ada 10 indikator (kesehatan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 berisiko yang tidak tercapai di 2024.
Ke-10 indikator itu adalah imunisasi dasar lengkap; stunting pada balita; tingkat wasting balita atau penurunan berat badan;insidens tuberkulosis; eliminasi malaria; enam eliminasi kusta; tingkat merokok pada anak; obesitas pada penduduk dewasa; fasilitas kesehatan tingkat pertama dan puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar.
Kenyataan ini tentu menyedihkan kita bersama karena setidaknya tiga hal:
Pertama, ini adalah target yang sudah dicanangkan dengan seksama dan tentu segala upaya sudah dilakukan, tetapi ternyata hasilnya tidaklah memuaskan.
Kedua, ini tentu bukan hanya masalah target yang tidak tercapai, tetapi karena ini adalah indikator penting maka tentu akan punya potensi dampak merugikan bagi derajat kesehatan bangsa kita.
Ketiga, RPJMN 2020 – 2024 sudah tinggal sekitar setahun setengah lagi. Apalagi RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Penyebab dan Upaya Keras yang diperlukan mencakup tiga hal pula, yaitu:
1. Adanya pandemi COVID-19 tentu punya pengaruh risiko tidak tercapainya 10 indikator kesehatan ini, walaupun tidak tepat juga hanya menyalahkan pada pandemi saja. Jadi tidak ada pilihan lain perlunya upaya ekstra keras dalam tahun-tahun mendatang agar pelayanan kesehatan primer di negara kita dapat ditingkatkan. Ini harus sejalan dengan peningkatan pencapaian “universal health coverage – UHC” agar seluruh rakyat kita ,dimanapun berada dan bagaimanapun situasi keuanganya, akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu yang diperlukannya tanpa harus memberatkan kantongnya.
2. Selain pandemi maka penyebab lain risiko tidak tercapainya 10 indikator kesehatan ini adalah karena kesehatan masih belum mendapat perhatian utama. Dengan situasi COVID-19 sudah lebih terkendali maka kita berharap sumber daya optimal tetap diberikan pada sektor kesehatan. Ini termasuk anggaran kesehatan, komitmen politik dan juga peran serta berbagai sektor terkait. Dalam hal ini juga harus terus di bina hubungan harmonis dan kerja bersama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku aktor pelayanan kesehatan di lapangan.
3. Hal lain yang juga jadi ganjalan penting selama ini adalah pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, yang sudah sejak dulu selalu disebutkan penting, tetapi pada kenyataannya maka perhatian lebih berat diberikan pada aspek kuratif. Kalau bicara kesehatan maka lebih sering disinggung tentang rumah sakit dan bahkan rumah sakit internasional, serta belakangan banyak dibicarakan kekurangan dokter spesialis. Memang tentu pelayanan rumah sakit itu penting, tetapi pelayanan kesehatan langsung di masyarakat dan di Puskesmas juga amatlah penting, ternasuk juga pemberdayaan masyarakat. Dokter spesialis juga tentu penting sekali, tetapi petugas kesehatan di desa juga amat sentral perannya dalam kesehatan bangsa kita, seperti misalnya perawat kesehatan masyarakat, atau petugas promosi kesehatan, juga tenaga sanitasi lingkungan, juru imunisasi, petugas gizi desa dll. Artinya, di hari ke depan harus ada tindakan nyata bahwa promotif preventif setidaknya sama pentingnya dengan aspek kuratif. Program kesehatan bangsa kita perlu jelas-jelas menunjukkan peran penting dan kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, tentu sejalan dengan penangan kalau penyakit sudah timbul.
Mudah-mudah ini yang akan kita lihat secara nyata pada tahun mendatang ini, dan juga pada program pemerintah baru kelak. Dalam hal ini, akan baik sekali kalau para Calon Presiden juga membawa issue kesehatan sebagai salah satu program utamanya. (*)
Penulis adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/ Guru Besar FKUI, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Mantan Kabalitbangkes