Orangtua Siswa Bingung, DPRD Minta Sosialisasikan PTM 100 Persen

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H. Jumadi S.Pdi (foto) meminta pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Alasannya, banyak orangtua siswa yang bingung karena menilai semua sekolah sudah belajar secara penuh.

“Kita berharap ada surat edaran yang disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota yang isinya tidak semua satuan pendidikan bisa menggelar PTM secara penuh (100 persen),” kata Jumadi kepada Waspada di Medan, Kamis (13/1).

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu merespon SKB Empat Menteri yang diteken 21 Desember 2021 terkait PTM penuh yang dimulai Januari 2022. SKB itu memuat ketentuan satuan pendidikan di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1 dan 2 bisa melaksanakan PTM, dengan jumlah peserta didik 100 persen.

Kemudian jika capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen. Dengan begitu, sekolah juga bisa menyelenggarakan PTM setiap hari dengan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari.

Menyikapi hal itu, Jumadi berpendapat, tidak semua orangtua siswa mengerti aturan itu, terlebih daerah mereka belum memenuhi PTM 100 persen. “Ketika saya reses, banyak orangtua bingung dan kecele, ini PTM 100 persen apa terbatas, dan ini harus kita jelaskan kepada mereka,” ujar anggota DPRD Sumut Dapil I Kota Medan.

Mengantisipasi kebingungan itu, Jumadi meminta Pemprovsu melalui Satgas Covid-19 di kabupaten/kota dan stakeholder terkait untuk berkordinasi dengan dinas pendidikan, guna mensosialisasikan aturan-aturan PTM penuh.

“Ini harus dilakukan, karena PTM 100 persen dan terbatas itu berbeda, jangan sampai anak didik merasa sekolah setiap hari, padahal hanya 2 kali seminggu. Tentu ini jadi beban bagi mereka yang sudah lama ingin sekolah seperti biasa,” ujar Jumadi.

Di Sumut, PTM 100 persen untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai sudah dimulai, dengan alasan sudah 94 persen tenaga pendidik dan guru serta siswa divaksin tahap 2.

Terkait ini, Jumadi meminta Pemprovsu untuk proaktif mempercepat capaian vaksin, terutama terhadap para tenaga pendidik dan siswa. “Ini harus dikebut, agar semua daerah di Sumut dapat menikmati PTM. (cpb)

Teks foto

Anggota DPRD Sumut H. Jumadi S.Pdi. Waspada/ist

  • Bagikan