MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Sumut Drs Misno Adisyah Putra (foto) mendorong Pemprovsu melalui Gubsu agar segera merumuskan solusi terkait kelangkaan BBM Solar saat ini.
“Gubsu kiranya bisa lakukan langkah cepat untuk mengatasi masalah kelangkaan ini. Segera duduk bersama dengan PT Pertamina (Persero) serta stakeholders lainnya untuk mencari kejelasan penyebab kelangkaan BBM bersubsidi jenis bio solar dan mendiskusikan solusi yang tepat,” ujar Misno kepada Waspada di Medan, Rabu (30/3).
Lebih lanjut, Misno meminta agar masalah kelangkaan solar subsidi ini jangan dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, kelangkaan tersebut dapat menganggu distribusi sehingga pada akhirnya ikut mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia menilai jika Pemprovsu tidak serius memperhatikan masalah ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan.
“Apalagi harga BBM dunia saat ini sedang tinggi ditambah kuota solar bersubsidi kita pada 2022 justru lebih rendah dibandingkan kuota tahun lalu. Nah, ia harus menjadi perhatian pemerintah melalui Pertamina untuk tetap memastikan BBM jenis solar tersedia dan terdistribusi dengan baik,” sambungnya.
Meskipun demikian, Misno juga mendukung langkah Gubsu dalam menerbitkan larangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk digunakan oleh berbagai kalangan tertentu.
Ia menilai bahwa langkah ini sudah tepat dan meminta masyarakat dan pihak terkait untuk mematuhi aturan tersebut.
“Namun, kami tetap mendorong Pemprovsu disamping melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi juga melalui Pertamina berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengatur kembali pasokan solar bersubsidi tahun ini,” pungkasnya.
Diketahui, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebelumnya mengatakan bahwa penyaluran Solar subsidi secara nasional per Februari telah melebihi sekitar 10% dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia juga menyebutkan bahwa kuota Solar bersubsidi pada 2022 justru lebih rendah dibandingkan kuota tahun lalu. (cpb)