JAKARTA (Waspada): Pemerintah terus mendorong penyediaan program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahundepan, dengan melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama 31 bank penyalur dan 20 asosiasi pengembang.
Program PKS menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyalurkan program penyediaan perumahan yang terjangkau bagi MBR pada tahun depan.
“Tujuan perjanjian ini agar semua pihak yang bekerja sama berkomitmen mewujudkan hunian layak huni yang memenuhi ketentuan perundang-undangan meliputi pemanfaatan data supply demand hingga pengelolaan aplikasi pembangunan rumah layak huni,” ujar Adi usai PKS di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Menurutnya, kerja sama ini juga mengikat komitmen para pengembang untuk menghadirkan hunian yang berkualitas.
Karena itu, BP Tapera memberikan data potensi permintaan hunian dari MBR, sementara asosiasi pengembang berkewajiban memastikan anggotanya memenuhi ketentuan dalam menyediakan data hunian hingga kualitas bangunan.
“Ada reward dan sanksi berupa surat teguran dan menghentikan anggota dari asosiasi pengembang yang tidak memenuhi ketentuan,” tandas Adi.
Sebagai bentuk transformasi digitalisasi, Adi mengatakan Tapera juga melakukan soft launching Tapera Digital Services (TDS). Adi menyebut TDS menjadi terobosan dalam ekosistem pembangunan hunian yang terintegrasi.
“Tapera Digital Services diharapkan menjadi standarisasi dalam efisiensi administrasi pengajuan pembiayaan perumahan sehingga memudahkan MBR,” terang Adi. (J03)