MEUREUDU (Waspada.id): Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPK 2027 di Kabupaten Pidie Jaya mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail atau yang akrab disapa Ustadz Am, mengingatkan agar forum perencanaan tahunan tersebut tidak berakhir sebagai kegiatan seremonial tanpa hasil nyata.
Pernyataan itu disampaikan di tengah tingginya antusiasme peserta yang mencapai lebih dari seribu orang, menjadikannya sebagai salah satu Musrenbang terbesar yang pernah digelar di daerah tersebut.
“Partisipasi masyarakat memang meningkat signifikan. Namun jangan sampai hanya ramai di awal, sementara hasilnya tidak dirasakan masyarakat,” kata Ustadz Am dalam forum tersebut, Rabu (15/4).
Ia menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang efektif untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, usulan dari tingkat gampong hingga kecamatan harus dipastikan masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
“Jangan sampai masyarakat datang, menyampaikan usulan, lalu pulang tanpa kepastian. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.
Ustadz Am mendorong agar setiap kecamatan mengusulkan sedikitnya 20 program prioritas, dengan minimal lima program yang benar-benar direalisasikan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam memastikan seluruh usulan, termasuk yang belum terakomodasi, tetap terdokumentasi dan diteruskan kepada satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, DPRK Pidie Jaya juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh proses, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi program di lapangan.
Sorotan dari legislatif ini menjadi pengingat bahwa Musrenbang sebagai instrumen perencanaan pembangunan harus mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan semangat pembangunan partisipatif yang diusung pemerintah. (Nas)
