Nusantara

Persiapan Haji Hampir 100 Persen, Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Visa Non Kuota

Persiapan Haji Hampir 100 Persen, Pemerintah Minta Masyarakat Waspadai Visa Non Kuota
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penawaran visa non-kuota seperti visa mujamalah atau furoda. Visa tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Arab Saudi dan tidak memiliki kepastian jumlah setiap tahunnya.
Kecil Besar
14px

JAKARTA (Waspada.id): Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf menyatakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini telah hampir rampung. Seluruh visa jamaah disebut telah terbit, kartu Nusuk sudah tersedia di Tanah Air, dan jamaah dijadwalkan mulai masuk asrama dalam waktu dekat.

“Persiapan Alhamdulillah kalau tidak 100 persen, hampir 100 persen. Visa sudah keluar semua, kartu Nusuk sudah ada di Indonesia, dan jamaah akan segera masuk asrama,” ujar Irfan Yusuf.

Pemerintah juga terus memperkuat kesiapan teknis, termasuk dukungan dari jajaran Imigrasi dalam mempercepat proses penerbitan paspor jamaah. Bahkan, layanan keimigrasian sempat diperpanjang hingga akhir pekan guna mengejar tenggat waktu keberangkatan.

“Dalam proses haji kemarin, kami banyak dibantu oleh Imigrasi, termasuk pembukaan layanan pada Sabtu dan Ahad serta perpanjangan jam operasional. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik,” ujar perwakilan pemerintah.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penawaran visa non-kuota seperti visa mujamalah atau furoda. Visa tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Arab Saudi dan tidak memiliki kepastian jumlah setiap tahunnya.

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan melalui jalur tersebut, karena berisiko tinggi dan tidak terjamin.

Di sisi lain, Kemenhaj juga menyiapkan satuan tugas (satgas) haji yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian dan Imigrasi. Satgas ini bertujuan mengantisipasi persoalan jamaah yang berangkat tanpa visa haji resmi, yang berpotensi menimbulkan masalah di Arab Saudi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menegaskan bahwa pendekatan utama yang dilakukan adalah edukasi kepada masyarakat agar tidak nekat berangkat tanpa visa haji. Hal ini penting untuk melindungi warga negara Indonesia dari risiko terlantar akibat kebijakan ketat pemerintah Arab Saudi.

“Kami mengharapkan kesadaran masyarakat. Jangan sampai berangkat tanpa visa haji karena bisa berisiko terlantar di sana,” tegas Agus Andrianto.

Dalam upaya memperlancar proses keberangkatan, Imigrasi juga menambah fasilitas Mecca Route. Jika sebelumnya hanya tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Solo, dan Juanda, kini layanan tersebut diperluas ke Makassar.

Program Mecca Route memungkinkan proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, jamaah yang tiba di Tanah Suci tidak perlu lagi melalui pemeriksaan imigrasi dan dapat langsung menuju penginapan. Diperkirakan lebih dari 60 persen jamaah haji Indonesia akan menggunakan fasilitas ini.

“Petugas imigrasi Arab Saudi datang ke Indonesia untuk melakukan pemeriksaan. Jadi saat tiba di sana, jamaah langsung menuju bus tanpa antre pemeriksaan lagi,” jelas Agus Andrianto.

Tak hanya saat keberangkatan, kemudahan juga disiapkan bagi jamaah saat kembali ke Tanah Air. Di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda, akan diterapkan sistem imigrasi berbasis teknologi pengenalan wajah (facial recognition) dengan konsep seamless process.

Dengan sistem ini, jamaah cukup melewati koridor khusus tanpa pemeriksaan manual yang berbelit, sehingga mempercepat proses kedatangan.

Terkait pembiayaan ditegaskan Menhaj Irfan, pemerintah memastikan bahwa biaya tambahan penyelenggaraan haji tidak akan dibebankan kepada jamaah.
Keputusan ini telah disepakati bersama DPR dan sesuai arahan Presiden.

“Pendanaan tambahan tersebut masih diformulasikan, dengan kemungkinan bersumber dari APBN maupun dana pengelolaan haji,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mencari solusi untuk mengurangi panjangnya antrean haji yang saat ini mencapai sekitar 5,7 juta orang. Salah satu skenario yang dikaji adalah peningkatan kuota seiring dengan visi Arab Saudi dalam meningkatkan kapasitas jamaah global.

Jika kuota Indonesia meningkat signifikan, masa tunggu yang saat ini mencapai puluhan tahun berpotensi dipangkas menjadi sekitar 10–13 tahun.

“Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapan keberangkatan jamaah haji tahun ini yang sudah mendekati tahap akhir,’ tandas Irfan.

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE