PEMATANGSIANTAR (Waspada): DPRD Kota Pematangsiantar mempertanyakan penyebab rata-rata lama sekolah tidak tercapai realisasi sebesar 12 tahun.
“Rata-rata lama sekolah terealisasi 11,58 persen. Hal itu menunjukkan ada murid atau siswa putus sekolah,” sebut Fraksi Golkar DPRD Pematangsiantar melalui juru bicaranya Hendra PH Pardede dalam rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun anggaran (TA) 2023 di gedung Harungguan DPRD, Jl. Adam Malik, Selasa (16/4).
Sedang Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ilhamsyah Sinaga meminta penjelasan terkait langkah yang akan Wali Kota lakukan untuk mencapai produktivitas ekonomi berbasis pembangunan yang berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi Demokrat mempertanyakan sektor unggulan yang menjadi prioritas di 2024, hingga target yang ingin Pemko capai dapat terpenuhi.
Sementara, Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya Andika Prayogi Sinaga menyarankan sesegera mungkin merealisasikan penyerapan kebutuhan anggaran 2024 ke masing-masing OPD Pemko.
Dengan demikian, lanjut Andika, program yang telah tersusun di masing-masing OPD Pemko dapat berjalan dengan baik dan penyerapan anggaran dapat terealisasi.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Irwan menyebutkan dalam mewujudkan Pematangsiantar yang sejahtera, banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga terkhusus beras, gula pasir dan minyak goreng.
Karena itu, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemko melakukan upaya maksimal dalam melakukan operasi pasar agar harga bahan pokok mengalami penurunan. Selain itu meminta Pemko mengadakan pasar murah di tiap kecamatan.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Arif D Hutabarat menyebutkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menurut penilaian memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainability atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Hingga dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar,” lanjut Arif.
Fraksi PANPI melalui juru bicaranya Nurlela Sikumbang sangat mengapresiasi Pemko yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada posisi 7,24 persen dari sebelumnya 7,88 persen dan sejalan dengan itu juga angka pengangguran menurun dari 9,36 persen menjadi 8,62 persen.
Selain itu, Fraksi PANPI juga sangat mengapresiasi Pemko atas meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Pematangsiantar di 2023 sebesar 74,75 persen yang sebelumnya hanya 74,27 di 2022.
Wali Kota Susanti Dewayani tampak hadir dan menyimak penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga memimpin rapat paripurna itu dan menskor rapat paripurna usai penyampaian pemandangan umum dan menyatakan akan membuka rapat kembali untuk mendengar jawaban Wali Kota di tempat sama pada Rabu (17/4).
Turut hadir Plh Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, para asisten, staf ahli, sejumlah pimpinan OPD, pimpinan perusahaan daerah dan para camat Pemko.(a28)