JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dalam proses seleksi ini, putra-putri asli daerah menjadi prioritas, meski tetap harus melalui tahapan seleksi yang profesional dan transparan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan kebijakan tersebut telah disepakati. Namun, ia menegaskan bahwa prioritas hanya berlaku jika kandidat memiliki nilai yang setara.
“Ya tentu, kan ini sudah sepakat ada timnya, nanti kalau sama nilainya ya diutamakan yang di situ. Kalau jauh kan nanti ongkos lagi, ya. Kecuali memang tidak ada (sama sekali putra daerah),” ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026, dengan total kebutuhan mencapai 35.476 formasi untuk posisi manajer KDKMP dan pengelola KNMP di berbagai daerah.
Sebagai ilustrasi, jika terdapat dua kandidat dengan hasil seleksi yang sama, maka peserta yang berasal dari daerah lokasi penempatan akan lebih diprioritaskan.
“(Misalnya) sama-sama bagusnya, satu dari Lampung, keduanya di Jawa Timur, ya Jawa Timur (yang dipilih). Itu termasuk dalam penilaian,” ujarnya.
Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengaturan BUMN.
“Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Jadi tolong disampaikan secara terbuka. Hari ini tanggal 15 April 2026 hingga 24 April 2026,” tegasnya.
Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan. Syarat lainnya meliputi usia maksimal 35 tahun serta IPK minimal 2,75. Informasi lengkap dapat diakses melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id.
“Kami tegaskan seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun,” tegas Zulkifli Hasan.
Seleksi Transparan, Tanpa Jalur Khusus
Zulkifli menegaskan bahwa tidak ada jalur khusus dalam proses seleksi ini. Pemerintah menjamin seluruh tahapan berlangsung secara terbuka dan profesional tanpa praktik titipan.
“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, ah itu berarti nipu, bohong,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pendaftaran hanya dilakukan melalui satu pintu, yakni laman resmi PHTC. Tidak ada jalur lain melalui kementerian atau pihak tertentu.
“Tidak ada di tempat lain, tidak ada di Kementerian Desa, tidak ada di titipan ke Jaladri, tidak ada di Agrinas Pangan, tidak ada di Menteri Desa, tidak ada di Menteri Kelautan, tidak ada di Menko Pangan, tidak ada, cuma ada di tempat ini. Dan tidak ada bayar, tidak ada apapun di sini. Tidak ada yang menjamin, ikut seleksi dengan baik,” pungkasnya. (lip6)
