MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar (foto), mendesak pemerintah untuk mengevaluasi bahkan jika membuat kegaduhan segera mencabut izin PT. Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) yang berlokasi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
“Saya kita kalau cuma mengancam jiwa masyarakat di Madina, lebih baik dievaluasi lagi bahkan jika meresahkan agar dicabut saja izinnya,” kata Abdul Rahim kepada Waspada, di Medan Sabtu (19/3).
Anggota dewan dari Dapil VII yang meliputi Tabagsel termasuk Madina ini merespon aksi unjukrasa Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah (PW-IPA), di gedung DPRD Sumut, Jumat (18/3) lalu, yang mengecam insiden bocornya pipa gas di sekitar perusahaan yang mengakibatkan 47 orang terhirup gas dan dibawa ke rumah sakit setempat,pada 6 Maret 2022 lalu.
Menyikapi ini, Abdul Rahim menyesalkan terjadinya insiden yang tercatat bukan pertama kali namun sudah berulang-ulang. ”Kita minta ini diusut tuntas, jangan terulang lagi, seakan tak pernah tuntas,” ujar anggota dewan yang akrab disapa ARS ini.
“Sejatinya pertambangan di sebuah desa, kecamatan dan kabupaten harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat di sekitarnya dan dapat menambah pendapata untuk negera dan PAD,” sebut Abdul Rahim.
Tapi kalau eksistensi sebuah tambang justru memberikan kerugian sampai mengancam jiwa masyarakat di sekitarnya, maka keberadaan PT SMGP perlu dievaluasi. “Jika perlu dicabut izinnya,” tegas Abdul Rahim Siregar
Dalam orasinya ketika berunjukrasa di DPRD Sumut, PW-IPA Sumut mencium adanya persekongkolan jahat dan dugaan suap oleh pihak-pihak yang sengaja untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
“Karenanya, kita minta Poldasu untuk mengambil tindakan tegas dan memanggil Dirut PT SMGP dan meminta Komisi B dan D memanggil Dirut PT SMGP dan Dinas ESDM untuk mengusut tuntas insiden bocornya pipa gas di perusahaan itu,” kata Ketua PW-IPA Sumut, Amril Harahap, didampingi Sekretaris Hairul Hanafi Purba.
Mereka juga meminta Gubsu untuk menutup PT SMGP, karena mereka percaya Gubsu mencintai rakyatnya demi Sumut yang bermartabat.
“Selain itu kita Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) d Jakarta untuk menurunkan tim ke lokasi bocornya pipa gas di SMGP, karena diduga praktik perusahaan menjadi mesin pembunuh masyarakat sekitarnya. (cpb)
