MEDAN (Waspada): DPRD Sumut mengaku kecewa dengan capaian kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprovsu tahun anggaran 2022. Karenanya, legislatif meminta SKPD dan jajarannya di kabupaten/kota fokus memacu dan menuntaskan kerja hingga akhir tahun 2023.
“Dari hasil kunjungan kami ke sejumlah daerah, kami pesimis dan kecewa karena kami lihat beberapa kegiatan tidak sesuai dengan harapan masyarakat bahkan cenderung mubazir,” kata Dhody Thaher (foto)kepada Waspada, di Medan, Rabu (10/5).
Wakil rakyat dari Fraksi Golkar Dapil V Asahan-Batubara-Tanjungbalai itu merespon hasil Hasil Kunjungan Lapangan Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubsu ke Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara dan Kota Tanjung Balai pada 4-6 Mei 2023 lalu.
Salah satu hasil kunjungan itu terlihat dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan Sumut tahun jamak (multi years) seluruhnya beranggaran Rp 2,7 triliun. Di Kabupaten Asahan, untuk segmen jalan lintas Gedangan-Mandoge Kisaran, ruas 2,6 Km dengan nilai kontrak Rp 15,6 miliar, pelaksanaan baru mencapai 0,116 % atau senilai Rp 150 juta, yang berarti proyek ini dinilai gagal.
Begitu juga untuk ruas Simpang Sono Simpang Empat Timbangan Tanjung Tiram dianggarkan sebear Rp 30,132 miliar.
“Sempat didatangkan alat dan disiram base course (penghamparan), setelah itu alat dibawa kembali dan ditinggalkan tidak dilanjutkan pengerjaannya selama berbulan bulan. Ada juga terlihat plang papan proyek, namun tidak kunjung dikerjakan ,” katanya.
“Tentu saja bila dikaitkan dengan target capaian 2022 yang harusnya 33%, ternyata capaiannya hanya 23,8% jadi catatan tersendiri bagi Pansus, khususnya terhadap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” katanya.
Dhody juga menyebut waktu tinggal beberapa bulan lagi hingga akhir tahun dan pihaknya melihat untuk membangun jalan 450 km dan 389,2 meter jembatan tak cukup hingga akhir tahun jika kondisinya tak sesuai fakta di lapangan. “Untuk membangun satu jembatan saja butuh waktu 1-2 bulan,” ujar Dhody.
Kendala yang dihimpun tim Pansus LKPJ adalah alat berat seperti ekskavator, backhoe dan dll terlihat belum tersedia, sehingga mengganggu jadwal penyelesaian kerja sesuai kontrak.
Temuan lain yang didapat tim Pansus adalah kualitas sekolah di beberapa daerah di Batubara yang masih memprihatinkan, termasuk bangunan SMK Negeri 1 Medang Deras yang tidak bisa dipergunakan untuk proses belajar mengajar, karena kondisi yang sudah rusak dan lokasinya berada di daerah rendah.
SMK Negeri 1 Medang Deras ini sekarang menumpang di SMA Negeri 1 Medang Deras, yang pada tahun 2023 ini mendapat bantuan 3 RKB, 1 Ruang BS dan 1 Ruang Perpustakaan.
Masalah yang dihadapi adalah persoalan tanahnya, sehingga diminta kepada Dinas Pendidikan Sumut untuk menuntaskan kejelasan dari aset tanah ini dan hal ini harus menjadi perhatian serius.
Lumpuh Total
Begitu juga terhadap Kondisi RSU Indrapura sangat parah, tidak berfungsi (lumpuh total) setelah Pemprovsu menghibahkan UPT Rumah Sakit Indrapura, kepada Pemerintah Kabupaten Batubara.
Dari hasil peninjauan, fasilitas barang inventaris dalam keadaan tidak terawat dan rusak, mobil ambulans dalam keadaan rusak, genset listrik yang tidak berfungsi dan lokasi rumah sakit yang rawan banjir.
“Ini hibahnya mubazir, dan harus didalami pula proses hibah dari Pemprovsu kepada Kabupaten Batu Bara terkait penyerahan aset Ke RSU Indra Pura. Diduga daftar aset yang diserahkan tidak sesuai dengan keadaan yang ada, karena dari daftar aset yang ditunjukkan petugas kepada Tim Pansus, banyak keterangan aset tidak ditemukan,” katanya.
Terhadap masalah yang muncul tersebut, Tim Pansus LKPJ mendesak Pemprovsu melalui SKPD terkait untuk serius dan fokus menuntaskan berbagai masalah, guna memacu percepatan program pembangunan di daerah ini.
“Juga seringlah berkordinasi dengan mitra-mitra di dinas di kabupaten/kota agar capaian kinerjanya lebih maksimal,” pungkas Dhody. (cpb)