Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Ir. H. Abdul Rasyid, ST, ME. Waspada/Ist
JAKARTA (Waspada) : Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Ir. H. Abdul Rasyid, ST, ME, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyelamatkan Geopark Kaldera Toba yang saat ini telah di warning United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dengan kartu kuning.
“Harus bersegera dan butuh political will atau kemauan politik yang futuristik dari Pemprovsu untuk menyelamatkan status Kaldera Toba sebagai anggota Global Geopark Network UNESCO,” kata Abdul Rasyid kepada Waspada di Jakarta, Sabtu (16/12/2023).
Sebagaimana diketahui UNESCO menjatuhkan sanksi dengan penyematan status “kuning” terhadap kualifikasi Geopark Kaldera Toba pada 31 Agustus hingga 4 September 2023.
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut memberikan kartu kuning setelah menurunkan dua tim ahli ke Sumatera Utara yang akhirnya mendegradasi kualifikasi Geopark Kaldera Toba.
Kaldera Toba merupakan bentangan danau vulkanik terbesar di dunia dan hamparan kehidupan yang secara administratif beririsan dengan tujuh kabupaten di Sumatera Utara. Fitur ini terpilih sebagai Anggota Global Geopark Network dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, pada 7 Juli 2020.
Abdul Rasyid menyatakan sangat prihatin dan mengherankan Pemprovsu hanya merespon slow penetapan status Global Geopark tersebut dengan membentuk sebuah manajemen subordinat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dengan kebijakan yang tidak futuristik atau tidak bernilai masa depan.
“Danau Toba saja, yang sejatinya salah satu bagian dari Kaldera Toba, diurus oleh badan otorita. Badan otorita lebih mandiri dan memiliki kewenangan luas,” ketus Rasyid.
“Makanya, sulit diterima akal kalau Kaldera Toba justru diurus oleh lembaga yang merupakan subordinat atau perpanjangan tangan sebuah dinas di Pemprovsu,” tambah founder Sabang-Merauke Circle ini
Penggagas Gerakan #MedanHebat yang juga Ketua Bidang Pengembangan Potensi Daerah Pengurus Pusat (PP) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini merasa perlu mendorong Pemprovsu agar bersegera menyelamatkan Kaldera Toba.
Sebab, sedari awal dia mengetahui persis betapa besar upaya agar Kaldera Toba menjadi bagian dari Global Geopark Network-nya UNESCO.
“Saya kiranya perlu bercerita, ketika Gubsu yang ketika itu dijabat Gatot Pujo Nugroho datang menemui Menko Perekonomian Pemerintahan SBY yang dijabat Hatta Radjasa. Gatot datang untuk mengusulkan agar Kaldera Toba menjadi Anggota Global Geopark Network,” kenang Rasyid menjadi pihak mempertemukan Gatot dengan Hatta Radjasa.
“Gatot datang bersama seseorang yang saya kenal, yakni Wan Hidyati yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Pemprovsu. Jadi saya tahu persis kalau menjadikan Kaldera Toba sebagai bagian dari Global Geopark Network UNESCO bukanlah pekerjaan mudah,” ungkap Rasyid yang saat itu menjadi staf khusus Menko Perekonomian di Pemerintahan SBY.
“Mengupayakan agar usulan itu ditampung negara saja bukan pekerjaan mudah, apalagi kemudian membawanya sebagai materi yang dibahas dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO,” tambah alumnus Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
Dengan kapasitas dan jaringan yang dimilikinya, Rasyid bertekad membantu upaya yang dilakukan stakeholder dalam mempertahankan status global Geopark Kaldera Toba.
Kartu “kuning” UNESCO akan membatasi pembaruan status Kaldera Toba di Global Geopark Network. Pembaruan status itu wajib dilakukan anggota Global Geopark Network UNESCO setiap empat tahun.
“Jika tidak ada perbaikan hingga Juli 2024, status Kaldera Toba sebagai Global Geopark dipastikan akan dicabut,” kata Rasyid.
Baca juga: Pakar Geologi Desak Penjabat Gubsu Warning Petaka UNESCO Geopark Kaldera Toba Kembalikan kepada Ahlinya https://www.waspada.id/medan/pakar-geologi-desak-penjabat-gubsu-warning-petaka-unesco-geopark-kaderal-toba-kembalikan-kepada-ahlinya/
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut, Ir Jonathan Ikuten Tarigan menyayangkan usia Geopark Kaldera Toba hanya bertahan 3 tahun kemudian mendapat kartu kuning terancam kartu merah. Kartu kuning UNESCO ini membatasi pembaruan setiap empat tahun untuk status Kaldera Toba sebagai UNESCO Geopark. Jika tidak ada perbaikan hingga Juli 2024, status Kaldera Toba akan dicabut sebagai UNESCO Geopark.
“Hanya menghitung bulan, warning yang diberikan UNESCO bila tidak cepat ditangani oleh orang-orang profesional maka kita semua masyarakat Sumatera khususnya akan gigit jari kehilangan Geopark Kaldera Toba yang kita banggakan,” kata Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumut, Ir Jonathan Ikuten Tarigan saat diwawancarai Waspada, Rabu (13/12/2023).
Sementara,
Ilmuwati yang menjadi General Manager pertama Geopark Kaldera Toba, Dr. Ir. Hj. Wan Hidayati, MSi, menyayangkan pemberian “yellow card” oleh UNESCO karena tidak bisa dipertahankan.
Wan Hidayati pun prihatin dan was was kartu kuning disusul dengan kartu merah.
“Saya pribadi sangat menyangkan hal ini, apalagi sampai UNESCO mencabut Geopark Danau Toba yang sejak lama kita perjuangan,” ucapnya. (j01)
