ACEH TAMIANG (Waspada): Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Aceh Tamiang, D Yogi S menepis keras isu dugaan raibnya satu unit hand tractor bantuan yang sebelumnya pernah diserahkan ke organisasi tersebut.
Bahkan, isu tudingan oleh anggotanya atas raibnya satu unit hand tractor bantuan dinilainya sangat merugikan dirinya secara pribadi, terlebih lagi bagi KTNA. Pasalnya, alat kebutuhan pertanian itu tidak pernah ia terima, walau surat serah terima sudah dilakukan tiga tahun lalu.
“Saya sampaikan bahwa hand tractor yang dinyatakan raib tidak pernah ada wujudnya, tidak pernah saya terima, waktu itu hanya diserahkan secara seremonial saja,” tegas Yogi kepada Waspada Senin (12/2) di kantornya.
Yogi mengakui, KTNA Aceh Tamiang pernah mendapat bantuan pengadaan satu unit hand tractor dari salah satu anggota DPD RI asal Aceh. Bantuan ini pun diserahterimakan langsung oleh anggota DPD tersebut di kantor KTNA Aceh Tamiang pada 12 Agustus 2021.
“Itu bantuan cuma-cuma, tidak ada tandatangan, tapi silahkan cari di internet, ramai diberitakan media karena acara serah terimanya dilakukan secara meriah,” ungkapnya.
Meriahnya acara itu tidak terlepas dari antusias anggota KTNA terhadap perhatian anggota DPD tersebut. Suasana semakin meriah karena saat itu hand tractor bantuan dihadirkan langsung pada hari serah terima.
“Yang menyerahkan anggota DPD itu langsung kepada saya, disaksikan banyak orang, dan hand traktor nya langsung dihadirkan,” terang Yogi seraya mengatakan, tanpa diketahui banyak anggota KTNA, hand tractor itu ditarik kembali oleh salah satu tim anggota DPD tersebut dengan alasan untuk digunakan sebagai simbolis serah terima di daerah lain.
“Hari itu juga langsung ditarik untuk simbolis di daerah lain,mereka janji kembalikan, tapi sampai sekarang tidak pernah dikembalikan,” papar Yogi mengaku sengaja menyimpan rahasia ini karena masih berharap hand tractor itu dikembalikan.
Dia menyadari keberadaan hand tractor itu sangat dibutuhkan petani, sehingga dia terus mencoba menagih kepada tim anggota DPD tersebut.
“WhatsApp saya tidak pernah dibalas, telepon saya juga tidak dijawab lagi,akhirnya saya yang dituduh menggelapkan bantuan itu,” ucapnya dan masih merahasiakan identitas anggota DPD tersebut dengan alasan menjaga nama baik sekaligus menghindari tuduhan politisasi.
Yogi menyadari, saat ini tahun politik dan dia tidak akan menjatuhkan oknum DPD dengan cara ini. “Yang jelas dia anggota DPD yang pernah menjabat Gubernur,” cetusnya sembari mengaku terlanjur mengeluarkan biaya Rp3,5 juta untuk menyiapkan serah terima. (b15)