JAKARTA (Waspada): Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto melaporkan sebanyak 30 warga di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu.
“Bencana ini cukup masif karena mengakibatkan korban jiwa 27 orang di Kabupaten Pesisir Selatan dan tiga orang di Kabupaten Padang Pariaman,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Padang, Senin (11/3).
Selain korban jiwa, bencana hidrometeorologi juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur di Ranah Minang. Pemerintah setempat memperkirakan kerugian sementara mencapai Rp226 miliar lebih.
Menyikapi dampak bencana tersebut Presiden menginstruksikan BNPB merespons cepat kondisi yang terjadi di Tanah Air. Berdasarkan data instansi itu terdapat 12 kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar yang terdampak banjir.
“Dari 12 kabupaten dan kota itu, lima di antaranya menetapkan status darurat,” ujarnya.
Kelima daerah itu yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
“Kelima daerah ini terdampak bencana yang cukup masif dan besar,” ucap Kepala BNPB.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi mengatakan bencana banjir dan tanah longsor diakibatkan oleh beberapa faktor di antaranya intensitas curah hujan yang tinggi lebih dari 12 jam.
Kemudian bencana hidrometeorologi juga akibat saluran drainase yang kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi penyumbatan di beberapa titik. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga yang tidak memerhatikan tata ruang wilayah.
Dari hasil pendataan di lapangan pemerintah menemukan beberapa titik di kawasan longsor terjadi penggundulan hutan dan deformasi. Bangunan penahan dinding sungai rusak dan sejumlah faktor lainnya.
Anomali Bencana Alam
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan saat ini beberapa daerah di Indonesia sedang menghadapi anomali bencana alam.
“Kalau kita melihat fenomena di luar Sumatera Barat yang dikhawatirkan itu bencana hidrometeorologi kering,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Padang saat rapat koordinasi penanganan bencana di Kota Padang, Senin (11/3).
Meskipun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hingga akhir 2024 masih banyak hujan, namun BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
“Inilah anomali negara kita. Di Sumbar yang tiap tahun gempa, erupsi, banjir dan longsor. Namun, di provinsi sebelah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Saat ini pemerintah justru lebih khawatir menipisnya pasokan air akibat bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan.
“Justru pemerintah khawatir ketersediaan air dalam rangka produktivitas pertanian,” jelas dia.
Bencana kekeringan tersebut perlu diwaspadai semua daerah termasuk Provinsi Sumbar. Sebab, hal itu akan berdampak pada ketersediaan pasokan pangan.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana BNPB mengingatkan kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meyakinkan masyarakat bahwa status tanggap dan siaga darurat tidak akan berlangsung lama.
“Sebab, hal itu bisa berdampak pada pelayanan dan penanganan dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Apalagi, BNPB sempat menerima informasi distribusi bahan makanan dan kebutuhan dasar bagi korban banjir dan longsor yang tidak lancar. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memastikan tidak ada warga yang belum mendapatkan bantuan logistik.
Terakhir, ia menyakini pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri bisa menerobos berbagai kendala di lapangan termasuk daerah yang terisolir dengan mengerahkan alat berat.(cnni)