KUTACANE (Waspada): Sejumlah warga di Aceh Tenggara mendesak pengulu kute, segera mengaktifkan kantor pengulu pada setiap desa di bumi Sepakat Segenep.
Junairdi Sinage, salah seorang aktivis di Aceh Tenggara mengaku, prihatin menyusul banyaknya kantor pengulu kute yang tak difungsikannya di sebagian bumi Sepakat Segenep.
Pasalnya, selain mengakibatkan menurunnya pelayanan terhadap masyarakat, tak difungsikannya kantor pengulu kute juga akan membuat sulitnya menjaga aset kute karena rawan terhadap tindak pidana penyelewengan, bahkan milik kute dan sumber dana pembelian aset yang berasal dari kute, suatu saat bisa menjadi milik pribadi.
Lihat saja, ujar Junaidi Sinage, hampir setiap tahun ada pengadaan, pengulu kute di berbagai desa mengadakan pengadaan laptop, printer dan mobiler kantor pengulu serta viyar kenderaan roda tiga maupun asset lainya. Namun sayangnya, malah banyak aset kute yang pada akhirnya keberadaan dan kepemilikannya tak jelas.
Untuk itu, agar semua aset kute (desa) yang ada di Aceh tenggara tercatat dan tersimpan dengan jelas serta Camat dan semua stake holder terkait dengan kute, hendaknya mendesak pengulu Kute mengaktifkan kantor desa, agar aset yang bersumber dari uang negara terjaga dan jelas keberaaan maupun pemanfaatannya.
Di akhir tanggapannya, Junaidi Sinage, aktivis yang peduli terhadap pemerintahan desa juga, mendesak pihak Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kute dan pihak DPRK, agar terbuka dan transparan terhadap hasil evaluasi bersama terhadap penggunaan dana tambahan terhadap yang diterima 74 kute pada tahun 2023 lalu yang disebut-sebut sebesar Rp10 M tersebut.
Camat Babussalam, Supardi.S.STP kepada Waspada, Selasa (19/3) mengaku, mendukung penuh pengaktifan kantor pengulu kute tersebut, bahkan untuk Kecamatan Babussalam, ada 5 atau lebih kantor pengulu aktif yang dijadikan percontohan, mulai dari Kuterih, Prapat Hulu, Kota Kutacane, Pulonas dan beberapa kute lainnya.(b16)