MEDAN (Waspada): Karyawan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) akan melakukan aksi demo selama 3 hari di Kantor Gubsu dan DPRD Sumut. Selain itu, untuk karyawan yang berada di wilayah Mandailing Natal (Madina) siap mogok kerja selama 3 hari.
Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP) SPSI Sumut, Suriono, keputusan ini diambil, karena belum adanya titik temu terkait gaji karyawan yang hingga kini masih tertunggak dan belum terselesaikan PT PSU.
Terlebih lagi saat mediasi lanjutan antara FSPPP SPSI Sumut dan PT PSU di Kantor Disnaker Sumut, Selasa (27/2) hanya dihadiri dua orang perwakilan PT PSU tanpa Plh Dirut PT PSU Syamsuddin Lubis. Sehingga PT PSU hanya kembali berjanji akan mengupayakan pembayaran gaji di awal Maret 2024.
Dalam mediasi itu, Kabag Umum PT PSU, Mufti Ali menjelaskan sudah ada komunikasi antara Plh Dirut PT PSU, bahwa di tanggal 29 Februari 2024 akan ada dana masuk, sehingga gaji karyawan akan diupayakan dibayar di tanggal 1 Maret 2024 sebesar 25 persen. Kemudian, menyangkut gaji yang belum terselesaikan di tahun 2019, juga akan diupayakan setelah kondisi keuangan perusahaan sudah membaik.
Menyikapi itu, Ketua FSPPP SPSI Sumut, Suriono, menilai, jika terus menuruti manajemen perusahaan PT PSU, justru semakin tidak ada ujung penyelesaian masalah tersebut. Ia pun tak mau, mediasi dilaksanakan berlarut-larut.
“Saya kira pertemuan kita ini gak usah panjang-panjang. Kalau seperti ini terus, lebih baik kita akan aksi lagi,” kata Suriono.
Menurut dia, pihaknya akan segera melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polda Sumut dan berkodinir dengan PAC dan PUK yang ada di kabupaten kota di Sumut.
“Kita akan melakukan aksi unjukrasa selama 3 hari. Kita jadwalkan di tanggal 6, 7, 8 Maret 2024 ini,” ungkapnya.
Menurutnya, aksi unjukrasa akan difokuskan di Medan, sedangkan untuk di Kebun Madina, pekerja akan melakukan aksi mogok dari rumah. “Karena jauh, jadi mereka berpartisipasi dari rumah saja,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris PC FSPP SPSI Kab Batubara Taufik Nurdin mengungkapkan, dari beberapa mediasi yang telah dilakukan, ia menilai PT PSU memang tidak punya itikad baik, untuk menyelesaikan persoalan itu.
“Yang kami cermati, memang tidak ada itikad baik perusahaan ini. Apalagi sudah ada dirut baru, masak dirutnya ada tidak mau meluangkan waktu memberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan kita,” ujarnya.
“Padahal perusahaan ini pun bukan baik-baik kali, kenapa? karena mereka mempekerjakan manusia tapi tidak memberikan upah. Terus yang dijanjikan hanya sekadar janji dan bukan melunasi semua hutangnya. Ini perbudakan namanya,” tandasnya.
Sedangkan Wakil Ketua FSPPP SPSI Sumut Ir H Rudi menyoroti, ketidakhadiran Plh Dirut PSU yang baru. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan resmi yang seharusnya bisa diutamakan. Namun sayangnya, justru tidak bisa hadir.
“Ini kan kita diundang resmi. Tapi kenapa dia gak datang, ini terkesan sepertinya sepele,” pungkasnya. (m15)