MEDAN (Waspada): Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Sumatera Utara (Sumut) mendukung sekaligus mendorong Pemerintah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 supaya menekan biaya logistik Indonesia menjadi satu digit demi meningkatkan daya saing perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW ALFI Sumut Surianto SH kepada wartawan, Selasa (20/2) seusai menggelar rapat pleno di Sekretariat DPW ALFI Sumut di Medan.
Rapat tersebut dihadiri fungsionaris DPW ALFI Sumut di antaranya Sekretaris Wilayah Edwin Ginting Suka, Wakil Ketua Wilayah Angkutan Laut dan Depo Kontainer Ramdan Damir, Wakil Ketua Wlayah Angkutan Udara Multimoda Logistik & ICT Riza Syahkelana, Ketua Kompartemen Bidang Angkutan Darat Heru Asfrik, Ketua Kompartemen Bidang Pergudangan dan Depo Kontainer Veri Kelana, Ketua Kompartemen Bidang Organisasi M Syawal Lubis, Ketua Kompartemen Bidang Peraturan Hukum dan Perpajakan Muhamaad Fauzi, dan Ketua Kompartemen Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan Wiluyo Hartono.
Seperti diketahui, biaya logistik di Indonesia pada tahun 2023 tercatat mencapai sekitar 14,29% dari produk domestik bruto (PDB).
Rasio biaya logistik diukur Bank Dunia melalui Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Indeks/LPI) yang dijadikan alat mengukur efisiensi biaya logistik dengan skala 1 hingga 5. Semakin tinggi indeks, maka kinerja logistik semakin efisien.
Pada tahun 2023, LPI Indonesia berada pada peringkat 61 dunia dengan skor 3. LPI Indonesia berada di bawah Tiongkok skor 3,7 (peringkat 19 dunia), India skor 3,4 (peringkat 47 dunia), Singapura 4,14 (peringkat 1 dunia), Malaysia skor 3,43 (peringkat 32 dunia), Thailand skor 3,26 (peringkat 45).
Surianto menyebutkan, bercermin dari data kinerja logistik global dan ASEAN, maka Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang masih cukup berat menekan biaya logistik.
Menurut anggota DPRD Kota Medan itu, adapun langkah yang perlu dilakukan pemerintahan untuk menekan biaya logistik di antaranya dengan cara menyederhanakan proses perizinan usaha, menyeragamkan penerapan peraturan yang dinilai masih berbeda-beda pada setiap daerah.
“Keluhan yang disampaikan sejumlah anggota ALFI Sumut bahwa ada regulasi yang sama namun diterapkan berbeda antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya,” kata Surianto yang akrab disapa Butong.
Kemudian, sambung Surianto, beberapa anggota ALFI Sumut juga mengungkapkan pembayaran pajak yang terkesan berganda yang dikenakan kepada pengusaha.
Hal lain yang diusulkan ALFI Sumut kepada pemerintah pemenang Pemilu 2024 dalam menekan biaya logistik yakni supaya setiap kebijakan yang diluncurkan pemerintah pusat penerapannya selaras dan cepat diterapkan di daerah.
Sebab, pengalaman di lapangan selama ini, sebut Surianto, kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat membutuhkan waktu cukup lama baru bisa diterapkan secara merata di seluruh daerah.
Surianto mengatakan, upaya lainnya untuk menekan biaya logistik adalah mutu dan kualifikasi peralatan bongkar muat di pelabuhan harus semakin ditingkatkan.
Kemudian, sistem digitalisasi dalam layanan proses bongkar muat harus didukung (diback-up) oleh sistem manual.
“Pengalaman kami, pada saat-saat terjadi gangguan (crowded) dalam layanan sistem digitalisasi, dibutuhkan waktu yang relatif lama memperbaikinya sehingga barang semakin lama tertahan di pelabuhan yang berdampak pada meningkatnya biaya logistik. Jadi dibutuhkan back-up layanan secara manual supaya menekan tambahan biaya akibat tertahannya barang di kawasan pabean,” kata Surianto.
Peningkatan SDM
Pada kesempatan yang sama, para peserta rapat menyampaikan beberapa usulan supaya kinerja organisasi ALFI semakin meningkat.
Di antaranya, perlu dilakukan kegiatan pendidikan dan latihan bagi para tenaga sumber daya manusia (SDM) anggota ALFI, baik menyangkut penerapan regulasi yang berlaku, termasuk dalam bidang perpajakan.(m31)