MEDAN (Waspada): Wakil Ketua DPRD Sumut Drs Misno Adisyah Putra (foto) prihatin terhadap harga minyak goreng (migor) yang sebelumnya disubsidi, kini melambung naik karena kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dicabut oleh pemerintah. Karenanya, menjelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri, pemerintah perlu melakukan intervensi pasar agar meringankan beban masyarakat.
“Kita prihatin dengan naiknya harga migor dan kita minta pemerintah intervensi untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama umat Islam yang menyambut bulan puasa,” kata Misno kepada Waspada, Senin (28/3).
Anggota dewan dari Fraksi PKS ini merespon kebijakan HET yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, terlebih bagi umat Islam yang akan menyambut bulan suci Ramadhan.
Ia mengingatkan bahwa harga komoditas bahan pokok diperkirakan akan naik menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang, sehingga perlu ada intervensi pemerintah agar meringankan beban masyarakat.
“Langkah yang kita inginkan ada intervensi pasar, yakini ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar, yang bertujuan menjaga kestabilan harga,” ujarnya.
Di sela-sela kesibukannya, anggota DPRD Dapil Sumut IV itu menyampaikan kritiknya kepada pemerintah agar tetap bertanggung jawab atas tersedianya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, khususnya selama bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang.
“Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumut harus tetap berupaya menjamin ketersediaan bahan pokok, khususnya selama Ramadhan, tentunya dengan harga yang stabil,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harusnya dapat memikirkan kebijakan yang dapat memberikan kepastian, sehingga masyarakat tidak dibuat bingung.
Lebih lanjut, Misno mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan subsidi untuk minyak goreng yang banyak digunakan rakyat kecil, seperti minyak goreng curah yang sekarang sudah menyetuh harga 18.000 rupiah per liternya.
“Jadi setiap kebijakan pemerintah bisa mengakomodir setiap kepentingan masyarakat, apalagi ini kebijakan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil menjadi tambahan beban bagi masyarakat,” pungkas Misno.(cpb)
