PEMATANGSIANTAR (Waspada): Wali Kota Pematangsiantar menerima 50 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap (PTSL) masa pengurusan Juli-Oktober 2023.
Selain Wali Kota, seluruh bupati/wali kota se Provsu yang memenuhi kriteria dari berbagai kategori turut menerima sertifikat.
Pemberian sertifikat itu berlangsung dalam agenda Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) dalam penyelamatan keuangan negara/daerah di Provsu di aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Jl. Diponegoro, Kota Medan, Kamis (26/10).
Pj Gubsu Hassanudin menyatakan Pemprovsu berkomitmen menyelamatkan keuangan negara, aset negara atau daerah serta berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut Pj Gubsu, Pemprovsu memiliki beberapa fokus perhatian mulai dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah, hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
“Pemprovsu berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara. Karena itu, Pemprovsu akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini,” tegas Pj Gubsu.
Pj Gubsu menilai kordinasi dan sinergi sangat penting melakukannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, apalagi 2024 banyak agenda besar yang akan terlaksana.
“Rapat kordinasi ini sangat penting melakukannya dan hal ini bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan akan ada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Selain itu, Sumut juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 bersama Aceh,” imbuh Pj Gubsu.
Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan pentingnya kordinasi pada unsur pemerintahan untuk berbagai peran.
Pada kesempatan itu, Nurul menjelaskan sejumlah faktor dalam mendorong terjadinya korupsi. “Bagaimana korupsi berawal dari penyalahgunaan wewenang dan uang, dimana kepentingan publik menumpangi kepentingan pribadi maupun golongan.”
Kepada seluruh bupati.wali kota se Provsu dan seluruh Forkopimda, Nurul mengajak memerangi korupsi. “Komitmen agar tidak korupsi, memproses anggaran untuk kepentingan rakyat, rawat kehormatan itu agar tidak melakukan korupsi.”
Kegiatan juga berisi diskusi panel dengan sejumlah narasumber. Tampak hadir Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, perwakilan Kementerian ATR/BPN dan para pimpinan OPD.(a28).