Mendorong Efisiensi dan Inovasi: Teknologi Open Source di Sektor Publik Asia Tenggara
Mengakselerasi ketahanan sektor publik Asia Tenggara melalui kekuatan open source.
Jelaslah bahwa dalam tahun-tahun terakhir, Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat yang dinamis untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, dengan laporan 2023 Google e-Conomy SEA yang memperkirakan bahwa ekonomi digital akan bernilai sebesar US$295 miliar hingga akhir 2025. Laporan ini juga memperkirakan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan pertumbuhan GMV (Gross Merchandise Value) sebesar 22% YoY. Ekonomi digital Indonesia akan mencapai nilai US$77 miliar di tahun 2022 dan sedang dalam perjalanan untuk mencapai nilai US$130 miliar sampai dengan tahun 2025, terutama karena didorong oleh e-commerce. Di saat yang sama, Association for Southeast Asian Nations (ASEAN) bersama telah menekankan pentingnya transformasi digital di wilayah tersebut untuk memperkuat integrasi dan kemajuan layanan digital.
Tren yang sedang naik dari pertumbuhan dan optimisme seharusnya tidak dibatasi hanya pada perusahaan enterprise swasta – organisasi sektor publik di wilayah ini bisa memanfaatkan desain bagus dari solusi digital yang relevan, untuk mendapatkan keuntungan penuh dari transformasi digital dan mendorong kesejahteraan warga negara dan membangun masyarakat yang lebih inklusif secara digital.
Di saat yang sama, janji dari digital tool mungkin tidak sesuai dengan kenyataan implementasinya. Kenyataan dari transformasi digital sektor publik juga tetap beragam di semua wilayah. Data dari e-Government Development Index PBB menyatakan bahwa saat Singapura, sebagai contoh, berada di posisi no.12 dari 193, Malaysia, Thailand dan Indonesia berada di level yang berbeda dalam infrastruktur digital dan kematangan layanan. Ini mengindikasikan potensi kesenjangan yang berakibat inefisiensi, sistem yang ketinggalan jaman, dan hilangnya peluang untuk memperbaiki layanan.
Saat wilayah tersebut terus menavigasi transformasi digital penting, teknologi open source bisa menjadi katalis untuk mendukung pertumbuhan layanan warga negara dan menjadikannya lebih inklusif. Pemerintah regional sudah mengakui hal ini pada tingkat kebijakan, sebagai contoh dalam Making Indonesia 4.0 dan Smart Nation Initiatives Singapura, semuanya berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan publik dan kebaikan bersama. Lalu, ke mana kita melangkah dari sini?
Mari selami tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa jadi lebih baik dalam melayani warga negaranya, mendukung inovasi dan meningkatkan keamanan siber dengan memanfaatkan open source untuk mendorong layanan pemerintah yang lebih efisien di wilayah ini.
Ekonomi Digital terus tumbuh di Asia Tenggara dan sektor publik seharusnya tidak ditinggalkan
Pada level menyeluruh, indikator pertumbuhan Asia Tenggara terus terlihat sangat optimis. Asian Development Bank contohnya, memperkirakan pertumbuhan untuk wilayah Asia Tenggara sebesar 4,7%. Proporsi besar warga regional juga sedang menavigasi internet yang mengutamakan mobile, dengan pengadopsian smartphone di Asia Tenggara menjadi yang tertinggi di dunia.
Dengan digitalisasi yang begitu pesat maka muncul dua konteks baru. Satu, bahwa ekspektasi konsumen seputar layanan digital sedang berubah. Konsumen di masyarakat umum kemungkinan besar mengharapkan layanan digital yang cepat, gesit, dan personal semudah menekan tombol. Di saat yang sama, perkembangan pengalaman digital yang positif ini tidak bisa dibatasi hanya untuk sektor swasta saja. Saat ekspektasi konsumen berkembang, sektor publik harus menyamainya dengan kemajuan teknologi untuk memberikan efisiensi dan inovasi yang lebih besar.
Penggunaan teknologi open source telah memungkinkan pemerintah untuk membangun solusi hemat biaya. Anggaran terbatas yang dihadapi organisasi pemerintah bisa jadi penghalang, namun software open source seringkali tersedia bebas di level komunitas dan bisa disesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus saat software tersebut digunakan pada level enterprise. Teknologi open source secara inheren memanfaatkan pengetahuan dan pembaruan masalah dengan cepat karena sifatnya yang kolaboratif. Penghematan biaya jenis ini secara khusus bermanfaat di wilayah di mana anggaran pemerintah mungkin terbatas dan harus dikelola dengan bijaksana.
Satu contoh di mana perusahaan teknologi bisa bekerja sama untuk mendukung digitalisasi mutakhir adalah kasus Government Savings Bank Thailand, social bank milik negara, solusi open source Red Hat memainkan peran utama dalam modernisasi infrastruktur IT bank tersebut, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien untuk nasabah./ Contoh lain adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Indonesia dengan Red Hat, yang kini bisa menyediakan layanan dan fitur baru dalam waktu 50% lebih sedikit dan berkembang dengan cepat untuk memenuhi permintaan yang bertambah. Inisiatif ini adalah contoh bagaimana open source secara keseluruhan bisa menyederhanakan penyediaan layanan, mengurangi redundansi dan menambah efisiensi atas nama kepentingan umum. / Contoh lain adalah dari PERKESO Malaysia: Dengan aplikasi kustom barunya yang berjalan di Red Hat Enterprise Linux, 40.000+karyawan Malaysia kini bisa menggunakan channel digital PERKESO, yang juga sudah mendongkrak online engagement hingga 90%.
Open source mendukung perbincangan berkembang seputar kepatuhan data dan regulasi, mendukung keamanan bagi unsur-unsur sektor publik
Kebangkitan ekonomi digital di Asia Tenggara juga meningkatkan peluang serangan siber. Karena pemerintah mengumpulkan dan menyimpan data penting masyarakatnya, keamanan siber adalah hal yang amat penting. Satu perkembangan legislatif signifikan dalam hal ini adalah diberlakukannya undang-undang privasi data di beberapa negara Asia Tenggara. Thailand, Malaysia, Indonesia sudah mengambil langkah-langkah menuju peraturan perlindungan data komprehensif dalam beberapa tahun terakhir.
Open source juga sejalan dengan tujuan untuk memperkuat keamanan siber dengan memungkinkan pemerintah untuk meneliti kode kerentanan dan mengimplementasikan patches keamanan di waktu yang tepat. Fleksibilitas software open source memungkinkan integrasi fitur-fitur keamanan mutakhir, seperti autentikasi multifaktor dan enkripsi, untuk menjaga data penting. Teknologi open source, terutama di level enterprise dengan aspek-aspek seperti Red Hat Trusted Software Supply Chain – dengan model pengembangannya yang transparan dan berulang – bisa mendongkrak postur keamanan organisasi sektor publik. Di era di mana privasi data dan keamanan siber adalah hal yang sangat penting, teknologi open source menyediakan fondasi kuat untuk menjaga informasi penting.
Open source membangun kegesitan dan daya tahan untuk sektor publik dan penduduk Asia Tenggara
Metodologi open source dengan lebih luas mempromosikan budaya kolaborasi dan inovasi, yang penting untuk pengembangan sektor publik yang gesit. Kolaborasi, transparansi, dan pengembangan yang didorong oleh komunitas adalah prinsip utama metodologi open source. Dengan memegang prinsip tersebut, pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kelincahan. Kolaborasi Red Hat dengan badan R&D pemerintah Singapura mendemonstrasikan manfaat dari berbagi pengetahuan dan metodologi kerja terbuka, serta relevansinya dengan pendekatan pengembangan modern untuk mendukung keseluruhan layanan warga negara.
Terlebih lagi, open source sudah memainkan peran penting dalam respon Covid-19, demonstrasi yang kuat aplikasi praktis teknologi ini. Teknologi open source telah membantu membangun sistem pelayanan kesehatan yang tangguh, melacak penyebaran virus, dan memungkinkan kerja dan pembelajaran jarak jauh. Implementasi enterprise open source di badan layanan kesehatan BPJS Kesehatan Indonesia dan Synapxe Singapore (sebelumnya IHiS) sebagai contoh, meningkatkan kegesitan dan responsivitas kedua organisasi, memungkinkan mereka untuk melayani jutaan masyarakat selama waktu respon kritis Covid dengan lebih baik.
Sebagai kesimpulan, sektor publik Asia Tenggara berada di jurang transformasi digital yang luas. Saat tool, aplikasi dan software digital terus membentuk kembali ekonomi wilayah ini pemerintah harus merangkul solusi open source untuk memberikan pelayanan yang inovatif dan lebih aman, sekaligus berpegang pada pertimbangan keamanan utama. Teknologi open source bisa mendukung transformasi digital sekaligus mendorong penghematan biaya, mendukung interoperabilitas, dan meningkatkan transparansi. Dalam merangkul metodologi open source, organisasi sektor publik bisa memperkuat inovasi dan kolaborasi – dan membangun layanan yang lebih gesit yang melayani warga negara mereka dengan lebih baik.
