JAKARTA (Waspada): Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengkhawatir akibat inflasi yang tidak turun-turun akan membuat ekonomi dunia semakin terpuruk.
Situasi ini disebabkan stagflasi dan resflasi tengah menghantui Amerika Serikat hingga Eropa. Terlihat dari inflasi yang melonjak di negara-negara tersebut, bahkan menyentuh dua digit di Inggris.
Perry mengatakan bahwa laju perekonomian memang akan mengalami perlambatan pada 2023 karena hantaman harga pangan dan energi global. Sementara negeri-negara tersebut terus mengerek suku bunga.
“Apakah bisa suku bunga menjadi obat inflasi yang naik karena harga pangan energi? Yang terjadi adalah inflasi nggak turun-turun ekonomi nyungsep (terpuruk). Karena suku bunga tinggi. Itu yang terjadi resflasi, stagflasi, di Eropa, Inggris, Amerika, inflasi lama turunnya,” jelasnya dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia di Tengah Turbulensi Ekonomi Global,’ Rabu (25/1/2023), di Jakarta.
Menurut Kementerian Keuangan, stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan inflasi. Sementera resflasi merupakan gabungan dari resesi dan inflasi yang tinggi.
Menurut Perry, Indonesia dengan strategi KIS (konsisten, inovatif, dan sinergi) dapat mempertahankan ekonominya sehingga tidak seperti negara-negara tersebut.
“Kalau di negara maju, harga BBM naik ya naikan saja [harganya], tidak ada tambahan fiskal, kecuali Jerman. Negara lain nggak punya duit,” ungkap Perry.
Akibatnya, inflasi yang terjadi justru semakin melonjak karena tidak ada terobosan dan sinergi antara fiskal dan moneternya. Bila memang ada turbulensi, jelas Perry, setiap orang harus konsisten dan jangan menyerah serta percaya dengan apa yang mereka lakukan.
Tanpa inovasi di tengah turbulensi pun dapat mematikan perusahaan karena tidak ada terobosan untuk keluar menang dari turbulensi. Memiliki banyak teman dan membuat sinergi akan memperkuat ekonomi, karena pada dasarnya, manusia makhluk sosial yang tidak dapat berjalan sendirian.
“Inilah tiga kata kunci menghadapi turbulensi, marilah kita KIS setiap hari, konsisten, continue what we belive in, being invoative, ada masalah kasih trobosan, ketiga sinergi,” ujar Perry.
Dalam hal ini, Perry membuktikan dengan KIS, pihaknya bersama Kementerian Keuangan melalui skema berbagi beban atau burden sharing, berhasil mengendalikan inflasi di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Desember 2022 inflasi Indonesia berada di level 5,51 persen. Angka tersebut lebih rendah dari Amerika Serikat (6,5 persen) dan Inggris (10,5 persen).
“Nggak ada KIS di sana, fiskalnya tetap konsisten, moneternya juga. Ya sudah inflasi tinggi, naikan suku bunga. Tidak ada terobosan dan sinergi, masing-masing pengennya konsisten, gak mau subsidi, moneternya naik,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, selama tiga tahun terakhir menerapkan burden sharing, pada 2023, BI dan Kemenkeu tidak lagi melakukan sinergi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa antara Kemenkeu dan BI tetap berkolaborasi dalam menjaga perekonomian Indonesia untuk terhindar dari resesi.
“Namun, kami tetap menjaga independency masing-masing instrumen untuk kredibel dan sustainable,” ujar Menkeu, Senin (9/1/2023).
Memasuki awal tahun 2023 diperoleh betira baik, bahwa aktivitas ekonomi Eropa mulai tumbuh pada awal 2023 sekaligus memberikan angin segar terhadap kemungkinan kawasan ini menghindari resesi.
Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (24/1/2023), Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global naik menjadi 50,2 pada Januari 2023 dari 49,8 pada bulan Desember 2022.
Data positif pada awal 2023 ini juga merupakan pertama kalinya indeks berada di atas 50 yang menandakan ekspansi aktivitas di zona euro, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sejak Juni 2022.
Sejumlah faktor telah meningkatkan optimisme bahwa zona euro dapat menghindari resesi pada tahun 2023, mulai dari inflasi yang melandai, musim dingin yang lebih baik dari perkiraan, serta melonggarnya hambatan rantai pasokan. (J03)