Proyek raksasa atau mega proyek, merupakan proyek istimewa dengan karakteristik yang melampaui proyek biasa, tidak hanya dari segi biaya maupun ukuran fisiknya, melainkan juga entitas tim dan pemangku kepentingan, serta target tujuan yang harus dicapai.
Biasanya, mega proyek dikerjakan dan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Demikian juga kontrak tahun jamak (multi years contract), merupakan kegiatan proyek yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
Untuk kaliber Kabupaten/Kota, yang anggarannya sangat minim, pengerjaan proyek raksasa maupun multiyear, bukanlah sebuah langkah yang bijak. Jika tetap dilaksanakan, itu merupakan sikap pemaksaan kehendak.
Pemikiran inilah yang ada dalam benak Pj Bupati Abdya Darmasah, dalam merespon proyek berkelanjutan di ‘Nanggroe Breuh Sigupai’ hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Aceh Selatan tahun 2002 lalu.
Salah satu contoh, pengerjaan ruas jalan 30 meter, di kawasan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Babah Rot, Abdya. Di mana, sebelumnya pengerjaan ruas jalan 30 yang merupakan jalan harapan masyarakat Abdya ke kawasan perkebunan dan pertanian itu, merupakan wewenang Pemkab Abdya, dengan menguras anggaran puluhan miliar rupiah.
Dalam mengejar target pembangunan ruas jalan 30 ini, Pemkab Abdya dari tahun ke tahun menggelontorkan dana puluhan miliar, dengan mengenyampingkan kegiatan urgent kemasyarakatan lainnya, yang juga bersifat urgent. Sehingga, berdampak kecemburuan sosial ditengah kehidupan sosial bermasyarakat di Abdya, yang merasa dianaktirikan oleh kebijakan Pemkab Abdya tersebut.
Menyikapi hal itu, Pj Bupati Abdya Darmansah, mengantisipasi kecemburuan sosial agar jangan terus berkembang, dengan menyiasati, supaya proyek kebutuhan pertanian dan perkebunan berlanjut, kebutuhan masyarakat lainnya juga terpenuhi.
Bukti nyata langkah yang diambil Pj Darmansah terkait hal itu, hasil kerja keras dan lobi ke Pemerintah Pusat yang dilakukannya, penyelesaian pembangunan ruas jalan 30 di Abdya, saat ini sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat, melalui APBN, bukan lagi wewenang Pemkab Abdya, melalui APBK.
Saat meninjau proses pembangunan ruas jalan 30, di kawasan Kecamatan Kuala Batee dan Babah Rot, Jumat (8/12) lalu, Pj Bupati Abdya Darmansah, didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Alfian Liswandar ST mengungkapkan, untuk tahun 2023 ini, pembangunan ruas jalan 30 dikerjakan melalui APBN dengan nilai senikai Rp14 miliar. “Alhamdulillah, berkat kerja keras kita dalam melobi anggaran ke pemerintah pusat, jalan ini dapat dibangun dengan anggaran APBN. Sebelumnya, jalan ini dibangun melalui APBK,” ungkapnya.
Pj Darmansah juga mengatakan, pembangunan jalan ruas Kabupaten dengan menggunakan APBN adalah yang pertama di Abdya. “Untuk itu, sebagai masyarakat Abdya, kita patut bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah Pusat, terutama kepada Presiden Jokowi, yang telah memberikan bantuan pembangunan jalan 30 ini,” ujarnya.
Diuraikan, ruas jalan 30 tersebut, sangat bermanfaat bagi masyarakat karena merupakan jalan untuk jaringan pertanian dan perkebunan. Jalan itu, juga untuk membantu mengetaskan kemiskinan ekstrem dan sebagai upaya mencegah inflasi. “Panjang ruas jalan 30 ini sekitar 47 kilometer. Tahun ini dibangun sekitar 4 kilometer oleh pemerintah pusat, melalui APBN,” urainya.
Menurutnya, Abdya selama ini mampu bertahan di masa inflasi daerah disebabkan Abdya adalah daerah pertanian. Selama dua tahun terakhir, Abdya belum mengalami inflasi barang. Hal itu dikarenakan, masyarakat Abdya sangat gemar bertani dan berkebun. “Kita berharap, pada tahun mendatang pengerjaan ruas jalan ini tetap berlanjut. Agar masyarakat petani maupun pekebun, semakin bergairah dalam berusaha. Apalagi jalur ini merupakan jalur pereknomian masyarakat,” demikian harapnya.
Syafrizal