Oleh Zulkarnain Lubis
Sepanjang pemilih didominasi pemilih tradisional, pragmatis, hanya berpikir pendek, pemimpin yang kita dapatkan tidak jauh dari karakter sebelumnya. Sayangnya jumlahnya dikhawatirkan tidak berkurang, untuk tidak mengatakan malah bertambah. Ditengarai sengaja dipelihara agar mudah “digarap”
Februari 2024 nanti kita kembali akan memilih pemimpin nasional baru. Setidaknya sejak tahun lalu kita sudah merasakan getaran akibatk pergerakan, gesekan, goyangan, goncangan, senggolan, dan benturan yang terjadi antar para pihak yang berkepentingan. Baik para calon, partai, tim pemenangan, pendukung, maupun simpatisan. Ibarat hidup di tepi pantai di sebuah pulau, getaran, goyangan, goncangan, dan gesekan yang terjadi muncul akibat gelombang dan ombak yang kian hari kian kencang melanda bibir pantai di pulau itu. Semakin tingginya gelombang, sekali-kali ditimpali munculnya gempa-gempa kecil dan menengah sehingga menambah riuhnya suasana menjelang perhelatan tersebut.
Banyak pihak berharap laut tetap tenang sehingga bisa menikmati keindahannya sambil bercengkerama di atas hamparan pasir pantai. Jikapun ada gelombang dan riak kecil, itu sekedar memberi sensasi dan dinamika yang akan memberi kenikmatan di sekitar pantai dan pulau tersebut. Namun melihat gelombang demi gelombang datang, angin kencang yang semakin sering menerpa, gempa juga susul menyusul, banyak kelompok khawatir akan muncul gempa dahsyat atau muncul tsunami yang menggulung kehidupan di pulau. Tetapi ada juga yang senang, yang memang berharap bisa berselancar di atas ombak, bahkan bisa mengambil keuntungan di tengah ketakutan, keresahan dan kegelisahan. Mereka mencuri bantuan sumbangan, mereka menimbun barang kebutuhan dan menjualnya dengan harga setinggi langit, bahkan mereka tega mengadudomba antarmasyarakat, menangkapi dan menghukum masyarakat tak bersalah.
Jadi wajar saja jika ada masyarakat yang khawatir, bahwa angin yang bertiup kencang, gelombang besar yang menggulung, dan gempa yang berkali-kali melanda pulau tersebut adalah rekayasa dari orang-orang yang ingin menguasai pulau itu. Mereka meyakini bahwa kapal besar yang datang adalah rekayasa kelompok yang ingin menancapkan kekuasaannya di pulau ini, karena kapal-kapal besar yang datang justru menenggelamkan perahu nelayan yang sedang mencari nafkah serta mengganggu kenyamanan orang banyak yang hidupnya tergantung pada kebaikan hati laut luas yang terbentang.
Begitulah analogi keadaan beberapa tahun terakhir ini, layaknya kehidupan di sebuah pulau, kehidupan di darat sudah lama terasa kurang nyaman, kapal asing sering datang mengganggu kehidupan di sana. Mereka tidak hanya menghisap kekayaan laut, tapi juga ingin menguasai tanah daratan, ingin mengeruk kekayaan alamnya yang subur, ingin mengatur lurah, kepala desa, para hulubalang, para punggawa, para amtenar, para bangsawan, dan kaum elit yang ada. Kapal-kapal asing yang berdatangan semakin menancapkan kukunya di pulau tersebut, melalui orang-orangnya baik penduduk asli maupun pendatang, baik rakyat biasa maupun para cukong, baik pemuda maupun pemegang kuasa, menjadi berada di bawah kekuasaan para pemegang modal yang kelihatannya sangat berminat menduduki pulau indah dan kaya tersebut.
Mereka mengadu domba rakyat dengan isu agama, isu diskriminasi, dan berbagai isu sensitif lainnya, mereka juga membelokkan informasi, menutup informasi yang merugikan dan mengungkap informasi yang menguntungkan. Bahkan membuat berita yang benar menjadi seolah salah dan membuat berita salah menjadi dimaknai seperti benar. Mereka tak ingin rakyat di pulau cerdas, agar bisa terus dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka menguasai. Mereka sangat yakin dengan uang yang dibagi-bagikan, dengan janji muluk, dengan berita yang mengelabui ditambah dengan sedikit ancaman dan intimidasi, mereka berharap bisa membungkam rakyat penduduk pulau. Sehingga mereka akhirnya bisa menguasai pulau tersebut lengkap dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Banyak elit dan tokoh yang ikut dalam kekuasaan, terkesan anti korupsi, tapi malahan diam-diam ataupun terang-terangan melakukan korupsi. Mereka terlihat seperti ingin memberantas korupsi, tapi justru mendukungnya, ikut menikmati hasil korupsi, mengakomodir praktik korupsi, ikut menyelamatkan mereka yang terlibat korupsi, bahkan turut serta melakukan tindakan korupsi. Di pulau ini susah sekali menegakkan hukum karena banyaknya pihak terlibat. Bahkan aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum justru terikut meruntuhkan hukum. Para pemimpin berbuat dan mengambil kebijakan bukan sekedar cacat hukum tapi borok hukum, penyakit kronis sekaligus penyakit akut secara hukum. Mereka mempermainkan hukum sekehendak hati. Semestinya hukumlah yang mengatur kekuasaan, tapi sudah menjadi negara kekuasaan sehingga kekuasaan yang justru mengatur hukum.
Kelihatannya momen Pemilu 2024 menjadi penentu akan dibawa kemana negeri pulau yang berada di jamrud khatulistiwa tersebut. Diharapkan muncul pemimpin yang bisa mengurai disharmoni yang terasa ada. Perlu pemimpin yang bisa menahan getaran, gelombang, badai, dan ombak yang makin lama makin besar goyangannya. Pemimpin yang bisa merangkul semua faksi dan friksi, yang bisa menyelami hati warganya, paham aspirasinya, mengerti permasalahan yang ada, memberi solusi sampai ke akarnya, bukan sekedar assesori, bukan sekedar berbasa basi, tetapi menyentuh esensi, langsung ke isi, dan mengatasi secara substansi. Diharapkan akan tampil pemimpin bukan yang berpotensi berbuat sekehendak hati, bukan yang mencla mencle, planga plongo, pura-pura lugu tapi pandai memainkan irama dan lagu. Bukan yang pura-pura sederhana tapi penuh dengan drama, bukan yang pura-pura patuh sama konstitusi tapi pandai mengelabui, bukan yang sekedar mencari popularitas dengan pencitraan tingkat tinggi, yang terkesan “genit” dan selalu tebar pesona.
Harapannya, pemimpin yang muncul bukan ingin membangun dinasti, bukan yang berusaha mempertahankan rezim dengan menggerakkan segala cara menaikkan anak, menantu, ipar, dan para kroni, serta mengikuti kehendak bini. Apalagi anak dan menantu yang dipaksakan menjadi calon pemimpin, tak punya prestasi, tak mampu berkomunikasi, dan tak cukup kompetensi. Pemimpin seperti ini perlu dihindari, apalagi orangnya gemar berjanji, tapi janjinya lebih sering diingkari dan tidak terealisasi, ditambah lagi yang miskin prestasi. Pemimpin mestinya tidak lagi figur yang membangun infrastruktur dan fasilitas tanpa dikaji dan diuji, bangun sana sini, tapi manfaatnya tidak terlalu berarti. Apalagi proyek dijalankan menggunakan hutang, itupun banyak yang mangkrak, banyak pula yang tidak berfungsi. Melalui pemilu mendatang, diharapkan akan hadir bukan pemimpin yang tidak sanggup meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak, sehinggap anggaran pendapatan dan belanja nasionalnya harus ditutupi dengan hutang yang makin lama makin membubung tinggi.
Melalui kontestansi mendatang, kita berharap akan tampil pemimpin cerdas dan mampu mencerdaskan, pemimpin yang mampu berkomunikasi menyampaikan gagasan dan programnya serta mampu pula merealisasikannya, pemimpin yang tidak hanya pandai bicara tapi juga pandai mendengar dan menyerap aspirasi rakyatnya. Kepemimpinan nasional mendatang haruslah sosok menghargai dan mementingkan peran ilmu pengetahuan, yang bertindak mempertimbangkan kaidah ilmiah, yang mengambil keputusan secara ilmiah dan berbasiskan data. Sehingga mengambil kebijakan tidak berpikir secara parsial, tapi berpikir secara holistik dan universal, sehingga tidak menjadikan salah satu sektor saja sebagai panglima.
Tentu saja sangat tidak tepat pola pikir lama yang membuat salah satu sektor seperti sektor ekonomi atau hukum atau pendidikan, apa sektor apapun yang menjadi panglima, mestinya semua sektor harus diberi porsi perhatian yang sama, dengan menjadikan iman, akhlak, dan ilmu sebagai fondasi dalam menjalankannya. Karena itu, pemimpin yang diharapkan memiliki iman yang kuat, yang hidup dan kehidupannya berlandaskan pada imannya. Pemimpin yang muncul adalah memimpin yang berakhlak, bermoral, beretika, dan beradab, sehingga dengan adab yang dimiliki, dia akan berempati, peduli, dan hormat kepada siapa saja, dan kelompok mana saja, apapun etniknya, apapun agamanya, apapun orientasi politiknya, apapun pendidikannya, berapapun usianya, dan bagaimanapun status sosial ekonominya.
Dengan demikian, pemimpin yang akan datang nantinya diharapkan bukan orang yang menganggap remeh, merendahkan, apalagi yang suka menghina dan menyepelekan orang lain, termasuk fisiknya dan kondisi tubuhnya. Pemimpin mendatang diharapkan adalah pemimpin berilmu, mencintai ilmu, dan menghormati orang yang berilmu. Dalam mengambil tindakan, kebijakan, dan keputusan, mempertimbangkan kaidah-kaidah dan normal keilmuan, baik kebijakan di bidang ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, budaya, sarana dan prasarana, kelestarian lingkungan hidup, termasuk politik serta pertahanan dan keamanan.
Untuk menghasilkan pemimpin sebagaimana diharapkan, diperlukan pemilih modern yang mengedepankan pertimbangan objektif-rasional, yang mengedepankan akal sehat dan mengutamakan indikator-indikator substansial. Bukan sebaliknya yaitu pemilih tradisional-primordial yang memilih berdasarkan pertimbangan subjektif, pertimbangan emosional seperti kesamaan etnik, suku, daerah, marga, kekerabatan, dan agama serta pertimbangan persoalan identitas seperti tua-muda, militer-sipil, pria-wanita, tampilan fisik, dan pertimbangan lainnya. Mestinya sudah semakin berkurang pemilih pragmatis, yang mau “menjual” suaranya demi materi yang tak seberapa, uang yang tak bertahan lama, fasilitas yang tak bermakna faedahnya, atau iming-iming dan janji-janji kedudukan yang tidak pasti direalisasikannya.
Sepanjang pemilih kita didominasi oleh pemilih tradisional serta pemilih pragmatis dan hanya berpikir jangka pendek saja, pemimpin yang kita dapatkan akan tidak jauh dari karakter dan perilaku yang sama dengan beberapa pemimpin sebelumnya. Sayangnya jumlahnya dikhawatirkan tidak berkurang, untuk tidak mengatakan malah bertambah. Ditengarai sengaja dipelihara agar mudah “digarap”.
Persyaratan lain lahirnya pemimpin yang akan membuat berjaya, yakni wasit, pengawas aparat keamanan jangan ikut memainkan bola. Untuk lebih adil, mestinya tidak ada pemain yang sekaligus sebagai panitia penyelenggara, apalagi sebagai petugas keamanan sekaligus pengawas. Karena itu, pejabat publik dan pegawai negeri harus melepaskan status dan jabatannya sebelum terjun ke arena. Sungguh aneh rasanya, pegawai negeri tidak boleh menjadi pendukung dan anggota tim pemenangan calon yang berlaga, jangankan jadi pendukung, untuk hadir dan berfoto dengan calon saja dianggap sudah melanggar aturan yang ada, sedangkan para pejabat tidak perlu mundur dari jabatannya. Itulah salah satu konsekwensi ngototnya untuk cawe-cawe para penguasa, ada kecenderungan berpihak dan tidak adil dalam sikap, keputusan, dan kebijakannya. Semoga akan lahir pemimpin yang sungguh-sunggu dicintai dan mencintai rakyatnya, bukan yang pura-pura cinta, bukan yang penuh drama, bukan pula yang hanya tebar pesona..!
Penulis adalah Guru Besar UMA & Rektor Institut bisnis IT&B.