ADAKAH mayarakat menuju Siulangaling, Kec. Muara Batanggadis, Kab. Mandailing Natal merasa belum merdeka? Terisolasi, terkungkung, akibat pembangunan akses jalan tak pernah mampu diwujudkan?

Sebenarnya, keluhan ini sudah sangat jamak didengar. Usulan demi usulan disampaikan dari tahun ke tahun, tapi tetap hanya sebatas usulan. Menjelang tahun anggaran, selalu jadi topik perbincangan hangat. Toh, keinginan pun terus menguap menjadi semacam mimpi. Dari tahun ke tahun.

Adalah Iskandar Hasibuan, SE, mantan anggota DPRD Madina periode 2009-2014, yang kemudian bereaksi karena melihat kondisi miris tak bisa terus dibiarkan. Tokoh pers Mandailing Natal ini pun berdiskusi dengan sejumlah anggota DPRD Madina, termasuk Arsiddin Batubara, SE, MSi.

Membangun akses jalan dari Tabuyung ke Siulangaling meliputi Hutarimbaru, Lubuk Kapundung I dan Lubuk Kapundung II serta Rantopanjang. Ada empat desa di sana.

Sampai saat ini, lanjut dia, masyarakat dari berbagai daerah, katakan saja, dari Panyabungan ke Natal, Natal ke Muara Batanggadis, Singkuang naik robin (perahu kecil).

“Naik robin saat hari pekan di Singkuang, naik dari Hutarimbaru satu orang Rp50 ribu. Terkadang robin 5 orang, kadang 10 orang,” ujar Iskandar, mantan wartawan Waspada, sekarang pemilik dan Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi Malintang Pos Grup, Rabu (9/11).

Dijelaskan, akses jalan menuju Siulangaling melalui jalan darat, hal hampir mustahil. Kalaupun dari Simpang Pos Tabuyung sampai ke Siulangaling — seperti disampaikan Arsiddin — kalau tidak salah, berjarak 65 km. Pembangunan juga masih banyak harus dilakukan baru bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

Dia sengaja menghubungi Arsiddin Batubara, anggota DPRD Madina dari Partai Golkar. Berbicara melalui sambungan telepon seluler berkaitan jalan yang sampai saat ini 77 tahun Indonesia merdeka dan 23 tahun Kabupaten Mandailing Natal. Dibicarakan apa kendala dihadapi.

Ya, ini akses jalan dari satu sudut. Dari sudut lain, akses jalan ke Sualangaling, bisa ditembus dari Nagajuang. “Saya sudah berbicara dengan sdr Teguh W. Hasahatan Nasution, SH, anggota DPRD Madina dari PDI Perjuangan,” ujarnya.

Mereka membicarakan, kalau dari Nagajuang 42 km yang harus menjadi PR Pemkab Madina. Baik Teguh maupun Arsiddin, lanjut dia, mereka telah berupaya memberi gambaran kepada pemerintah secara bersama-sama baik saat di DPRD ketika pemahasan APBD Madina, memang kendalanya setiap tahun persoalan anggaran.

Sudah disampaikan komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kepala Dinas PU Madina dan Kabid PU Binamarga bagaimana caranya jalan ini bisa terbangun.

Dari anggaran APBD Madina sangat tidak mungkin, sehingga harus dilakukan lobi-lobi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tentu saja ini langkah yang sangat tepat. Bagus.

Begitu juga dengan Teguh W. Hasahatan, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Madina mengungkapkan, dari Nagajuang sampai ke Siulangaling 42 km. Sedangkan dari Pos Tabuyung ke Siulangaling 65 km, belum termasuk belasan jembatan yang harus dibangun.

“Seperti juga mantan kepala desa Hutarimbaru, jembatan yang besar dari Pos Tabuyung ke Siulangaling ada dua jembatan besar harus dibangun dan belasan jembatan kecil lainnya yang juga harus diatasi,” ujar Iskandar.

Estimasinya, menurut dia, memang butuh anggaran tidak sedikit, miliaran rupiah, sedangkan anggaran dari APBD Madina sudah habis. Tapi, bukan berarti, ini malah terus dibiarkan, seperti tak peduli dengan penderitaan masyarakat dari tahun ke tahun.

“Terus terang, ini sumbang saran dari putra Madina, keterpanggilan kami. Kondisi ini tak layak dibiarkan. Anggota DPRD Madina, khususnya delapan wakil rakyat dari Dapil ini, mari kita bahu-membahu,” ujarnya.

Dia menyarankan, delapan anggota DPRD Madina dari Dapil IV menemui Ketua DPRD Madina kemudian berembuk dengan Bupati atau Wakil Bupati Madina, bagaimana caranya mengeluarkan penderitaan masyarakat dari keterisolasian, dari keterpurukan.

“Kalau ada niat pemerintah, insya Allah kita yakin bisa. Janganlah dulu ratusan miliar, ini dilakukan secara bertahap. Mari kita bergerak, apalagi kita juga tahu bagaimana responsifnya Ketua DPRD Madina selama ini,” katanya.

Dia minta, Bupati Madina, Wakil Bupati, Ketua DPRD Madina, anggota DPRD terkhusus delapan wakil rakyat Dapil IV, Kadis PU, Kepala Bappeda, untuk berkolaborasi menghimpun kekuatan. Misalnya, mencari anggaran ke pemerintah pusat, entah DAK atau apa namanya, agar segera dimanfaatkan membuka akses jalan mengurangi penderitaan masyarakat. Insya Allah.

Irham Hagabean Nasution