JAKARTA (Waspada):Anggota Komisi X DPR RI, Prof Dr Zainuddin Maliki menilai penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sebenarnya relatif bagus. Yang harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan.

“Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan ini menggambarkan lemahnya pengawasan,” ujar politisi Fraksi PAN saat dihubungi, Minggu (30/7/2023).

Karena itu, Zainuddin meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendulunya, Prof Dr Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus.

“Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan. Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban menteri sekarang memperbaiki,“ tegasnya.

Zainuddin juga menganggap penting adanya sosialisasi kepada masyarakat. Ia melihat upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang.

“Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu di sosialisasikan dengan baik,” tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.

Sementara itu Dr Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengatakan, karut marut pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru.

Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya tidak seratus persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.

Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku tiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dikatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya) yaitu Muhadjir Effendy.

Meski demikian, Nadiem pun merasa sistem zonasi PPDB penting, sehingga perlu dilanjutkan.(J02)