PALAS (Waspada): Aksi nekat tenaga honorer RSUD Sibuhuan Kabupaten Padanglawas (Palas), Sukria Rahmi Hasibuan mengadu ke Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Palas Jumat (15/3) karena merasa telah dizalimi akibat diberhentikan oleh Dirut RSUD Sibuhuan.
Hal itu disampaikan Sukria Rahmi Hasibuan, kepada Waspada, Minggu (17/3) di kediamannya di Jl Mhd Yamin Lingk. II Kel. Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun.
Sukria Rahmi menceritakan, saat kunjungan Presiden itu, ia membawa surat untuk diserahkan langsung ke Presiden. Dimana, isinya berbunyi ” Assalamualaikum, Pak Presiden tolong bantu kami honor di RSUD Sibuhuan pak, kami bekerja ada yang 10 tahun lebih, tapi diberhentikan pak, tolong bantu kami pak Presiden”.
“Saya membawa surat untuk diserahkan dan Alhamdulillah pak Presiden memanggil saya dan dibantu ajudannya. Jadi tidak benar saya menerobos, saya perempuan, tidak punya kekuatan melakukan itu dengan penjagaan yang begitu ketat,” ucapnya.
Kemudian, terkait pemberhentian itu atas seleksi yang dilakukan RSUD Sibuhuan pada Januari 2024. Dimana, pada seleksi itu nilai ujian yang ia peroleh 60 dari 100 soal dan dinyatakan tidak lulus.
“Saya jelas kecewa terhadap hasil ini dan perlu saya tegaskan, saya tidak pernah berhenti atau diberhentikan dari RSUD Sibuhuan, dibuktikan dengan SK saya mulai bekerja 2015 hingga SK terakhir 2023,” ucapnya.
Kemudian, Senin (18/3) di Lingk. VI Pasar Sibuhuan, Sukria Rahmi Hasibuan bersama puluhan tenaga kesehatan lainnya yang juga tidak lulus seleksi mengamini dan membenarkan persoalan itu.
Mereka menambahkan, terkait seleksi itu masih ada peserta yang nilai ujiannya di bawah nilai Sukria Rahmi dan anehnya dinyatakan lulus. Kemudian, ada juga peserta yang masih aktif bekerja di Rumah Sakit lain dan instansi lain dinyatakan lulus juga setelah mengikuti seleksi.
“Bahkan, ada sejumlah peserta yang telah beberapa tahun berhenti bekerja di RSUD Sibuhuan lulus seleksi. Ini jelas penzaliman terhadap kami yang telah lama bekerja,” ucap para nakes.
Selain itu, mereka mengatakan Pemda Palas melalui sekretariat daerah juga telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 15 Januari 2024 yang telah melarang setiap instansi melakukan pengangkatan pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.
Maka mereka berharap yang telah berjuang dan bekerja hampir 10 itu dapat dipekerjakan kembali. Jangan malah mempekerjakan tenaga kerja baru yang belum tentu kinerja dan pengalamannya lebih baik dalam merawat pasien dari mereka yang telah lama bekerja dan lebih berpengalaman.
“Pak Pj Bupati dan Pak Sekda mohon perhatian dan pertimbangannya untuk mempekerjakan kami, terlebih atas pengabdian kami selama ini,” ucap para tenaga kesehatan itu. (CMS)