Menyongsong Indonesia Emas 2024

  • Bagikan
Menyongsong Indonesia Emas 2024

Oleh Hasrul Harahap

Dalam oligarki perekonomian negara dikuasai segelintir orang. Kita lihat 1% orang di Indonesia menguasai 36% kekayaan, 10% orang terkaya menguasai 66% kekayaan. Riset Credit Suisse total kekayaan orang Indonesia ditaksir USD 3,2 triliun (Rp44.800 triliun). Artinya 1% populasi terkaya Indonesia sekitar 2,7 juta orang saja menguasai USD 1,2 triliun atau sekitar Rp16.800 triliun.

Tahun 2045 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, saat negara ini merayakan usia 100 tahun atau satu abad perjalanan. Momentum ini telah menginspirasi lahirnya konsep generasi emas 2045, sebuah gagasan yang memilik tujuan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi dipanggung global. Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menggaribawahi bahwa sisa waktu menuju 2045 memiliki makna yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita negara menjadi negara maju.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kurun waktu tersebut Indonesia akan menikmati periode bonus demografi. Pilpres 2024 dan bonus demogradi akan menentukan nasib dan langka bangsa kita kedepan. Kemampuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam meyakinkan generasi milenial akan menjadi modal penting dalam memimpin Indonesia pada periode 2024-2029. Pemilihan presiden dan bonus demografi menjadi dua kata yang saling memiliki ketergantungan satu dengan yang lain.

Pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 akan menghasilkan presiden terpilih, ini artinya presiden terpilih akan mengantarkan Indonesia memasuki puncak bonus demogradi pada permulaan tahun 2030. Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengingatkan agar kontestan pemilu 2024 agar menjalankan kampanye yang sehat dan berkwalitas. Kita harus mengingatkan paara kontestan pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi, bukan kampanye yang gontok-gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa.

Para kontestan pemiu harus memulai kampanye yang mengurangi penggunaan politik SARA dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin dibangun buka demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola, tapi demokrasi gagasan. Menurut pengukuran EIU Democracy Index, Indonesia berada dikategori “Flawed Democracy” dengan skor 6,71 menempati urutan ke 52 di dunia dari total 165 negara. Merangkum dari EIU Democray Index dan dan Freedom in the World, sudah ada beberapa indeks demokrasi Indonesia yang dinilai sangat baik, yaitu fungsi pemerintah, partisipasi politik, proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, otonomi personal dan hak individu.

Tetapi ada beberapa variabel Indonesia yang masih buruk, yaitu kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum dan budaya politik. Deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, setelah 78 tahun kita merdeka, keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonsia masih belum tercapai. Saat ini anggaran negara kita jauh dari ideal.

Pendapatan negara kita relatif terhadap kegiatan ekonomi atau rasio pajak kita sangat rendah di bawah 10%. Saat ini beban pembayaran utang di APBN sudah mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program kesejahteraan rakyat. Padahal, pembangunan manusia haruslah menjadi prioritas utama bagi sebuah negara. Negara harus menjamin setiap warga negara bisa memiliki pendidikan yang baik, bisa hidup dilingkungan yang baik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, juga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu negara juga harus hadir untuk memastikan tersedianya kesempatan bagi setiap warga untuk berwirusaha, baik secara kolektif atau berkoperasi ataupun secara sendiri-sendiri.

Pencapaian Pembangunan

Kalau kita mau jujur apakah pencapaian ekonomi kita selama empat dekade terakhir sudah mencapai target apa belum? Dan ini harus kita bandingkan dengan negara lain seperti dengan China atau Singapura. Perbedaan besar aktivitas ekonomi atau pendapatan domestik bruto (PDB) China pada periode 30 tahun sejak tahun 1985 sampai 2019 adalah 46 kali lipat. Pada tahun 1985, PDB China adalah USD 309 miliar, angka ini naik ke USD 14,3 triliun di tahun 2019. sebagai perbandingan dalam periode yang sama besar ekonomi Singapura tumbuh 19,5 kali lipat. Besar aktivitas ekonomi Indonesia hanya tumbuh 13 kali lipat.

Pertumbuhan ekonomi China bisa begitu cepat karena China dengan sungguh mengimplementasikan prinsip-prinsip state capitalism atau kapitalisme negara. Artinya seluruh cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh sumberd daya alam dikuasai oleh negara. Di China pengelolaan cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). China menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi negaranya. Saat ini ada lebih dari 150.000 BUMN China yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebanyak 82 BUMN China ada didaftar Fortune Global 500 perusahaan terbesar dunia dari total 143 perusahaan China didaftar Fortune Global 500. sebagai contoh, pada tahun 1984 China mendirikan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). sekarang ICBC adalah bank terbesar didunia dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah China. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 sistem ekonomi kita sudah diatur secara rinci tapi kita tidak sungguh-sungguh menjalankannya dan lebih diserahkan ke mekanisme pasar. Malah kita terperangkap dalam sistem ekonomi oligarki.

Dalam sistem oligarki perekonomian negara dikuasai oleh segelintir orang. Kita lihat 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 36% kekayaan Indonesia 10% orang terkaya Indonesia menguasai 66% kekayaan Indonesia. Menurut riset Credit Suisse total kekayaan orang Indonesia ditaksir USD 3,2 triliun atau sekitar Rp. 44.800 triliun. Artinya 1% populasi terkaya Indonesia sekitar 2,7 juta orang saja menguasai USD 1,2 triliun atau sekitar Rp. 16.800 triliun.

Menuju Indonesia Emas

Saat ini Indonesia kebanjiran orang-orang muda. Dalam beberapa hasil riset dan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia segera memasuki puncak bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (biasanya di antara 15 tahun hingga 64 tahun) suatu negara lebih besar dari pada jumlah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 64 tahun). Situasi ini terjadi ketika tingkat kelahiran menurun sementara kelompok usia produktif semakin banyak.

Bonus demografi memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang dapat berkontribusi pada kegiatan produktif dan pasar tenaga kerja daripada yang harus diurus dan dibiayai. Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang dapat berlangsung beberapa dekade. Pada tahun-tahun ini dan beberapa tahun ke depan populasi usia produktifnya meningkat secara signifikan yang berpotensi menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik.

Dari data di atas menggambarkan bahwa dekade 2030 dan puncaknya tahun 2025 mendatang Indonesia mengalami puncak demografi. Artinya Indonesia akan menjadi negara yang besar dari segi penduduk. Diprediksi Indonesia berada diposisi tujuh besar dunia pada 2030 dan empat besar dunia pada tahun 2045. pasalnya orang mudanya diangka 207 juta lebih dari 300 juta keseluruhan penduduk Indonesia. Bila tidak diantisipasi ini akan menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa dan negara kita.

Selama puncak demografi dipersiapkan dengan baik negara memilik potensi untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena lebih banyak angkatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan populasi bergantung seperti anak-anak dan lansia. Namun di sisi lain, jika tidak disiapkan dengan baik maka bonus demografi hanya akan menjandi bumerang bencana nasional. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk jumlah tenaga kerja yang besar. Jika tidak ada pekerjaan yang cukup, bonus demografi bisa menjadi bom waktu sosial dan ekonomi yang menyebabkan pengangguran massal dan peningkatan ketidakstabilan.

Beberapa yang harus menjadi fokus pemerintah dalam menyongsong Indonesia emas, Indonesia harus mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, lapangan pekerjaan yang layak, sistem kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, infrastruktur yang yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan yang adil. Upaya yang efektif dalam hal ini akan memastikan bahwa generasi Z milenial dan orang muda secara keseluruhan mampu memaksimalkan potensi mereka dalam mendukung pembangunan negara dan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Penulis adalah Dosen Universitas Jakarta.

  • Bagikan